alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pupuk Bersubsidi di Sukoharjo Langka, Hasil Panen Dipastikan Tak Maksimal

Budi Arista Romadhoni Kamis, 21 Januari 2021 | 08:17 WIB

Pupuk Bersubsidi di Sukoharjo Langka, Hasil Panen Dipastikan Tak Maksimal
Ilustrasi petani padi membawa benih.[Pixabay]

Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi sejak awal masa tanam tahun ini

SuaraJawaTengah.id - Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Para petani harus pontang-panting untuk bisa mendapatkan pupuk bantuan pemerinta pada awal masa tanam (MT) tahun ini. 

Petani mengaku tak bisa menebus pupuk bersubsidi jenis Phonska lantaran tidak ada di kios pupuk lengkap (KPL) tingkat desa/kelurahan.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sukoharjo, Sukirno, mengatakan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi sejak awal MT. Padahal, tanaman padi pada awal masa tanam harus diberi pupuk secara berkala.

Apabila tak diberi pupuk maka pertumbuhan tanaman padi akan terhambat. Imbasnya, hasil panen padi tak maksimal.

Baca Juga: DPR Sebut Petani Belum Siap Pakai Kartu Tani

“Saya menduga ada permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi dari distributor ke tingkat pengecer. Persoalan ini yang sekarang dirasakan para petani saat awal masa tanam,” kata Sukirno dilansir dari Solopos.com jaringan media Suara.com di Sukoharjo, Rabu (20/1/2021).

Para petani Sukoharjo tak mempermasalahkan kenaikan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi pada tahun ini. Mereka tetap membutuhkan pupuk bersubsidi kendati harganya naik sesuai kebijakan pemerintah.

Sebagian besar petani membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal daripada pupuk bersubsidi.

“Berapa pun harga pupuk bersubdisi pasti dibeli petani. Soal kenaikan harga tak masalah. Yang menjadi persoalan barangnya tidak ada di tingkat pengecer. Para petani tak lagi bergantung pada pupuk bersubsidi. Mereka membeli pupuk nonsubsidi sebagai solusi alternatif,” ujarnya.

Menurut Sukirno, pupuk bersubsidi disalurkan langsung ke setiap gabungan kelompok tani (gapoktan). Setiap gapoktan wajib menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) yang berisi kebutuhan pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Ribut Soal Subsidi, Pupuk Bukan Penentu Tunggal Keberhasilan Pertanian

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait