SuaraJawaTengah.id - Pemerintah sedang mengkaji mekanisme pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri atau swasta tanpa anggaran negara. Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dengan vaksinasi mandiri karena bisa menjadi lahan bisnis mafia obat.
Menurut pendapat analis kebijakan publik Rustam Ibrahim pemerintah sebaiknya memprioritaskan program vaksinasi yang sekarang sedang berlangsung.
Program vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah saat ini dinilai sudah tepat.
"Setuju! Pemerintah jangan dulu berpikir vaksinasi mandiri. Akan jadi lahan bisnis mafia obat dan vaksin akan jadi mahal. Mereka bisa buat isu vaksin gratis tidak bermutu dan sebagainya. Keputusan Presiden Jokowi vaksin gratis untuk seluruh rakyat sudah benar. Yang ingin vaksin mandiri pergi saja ke luar negeri," kata Rustam menanggapi sikap kalangan yang kontra dengan wacana vaksinasi mandiri.
Baca Juga:Jokowi Senang Tak Bayar Vaksin untuk Rakyat, Bisa Ditanggung Perusahaan
Jokowi diharapkan tetap pada program vaksinasi gratis dan tidak memberi peluang lahan bisnis mafia obat dengan memberikan kesempatan vaksinasi mandiri.
"Hanya akan bikin harga vaksin melonjak," kata Rustam Ibrahim melalui media sosial.
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau adan Penyelenggara Jaminan Sosial, perawatan pasien Covid-19, dan vaksinasi gratis dinilai sudah menempatkan kebijakan pemerintah berorientasi kepada "negara kesejahteraan (welfare state).
"Jangan lagi beri kesempatan gagasan neolib merasuki sistem kesehatan dengan memberi kesempatan vaksin mandiri," katanya.
Selain itu, Rustam juga menyarankan kepada pemerintah perlu dari waktu ke waktu mengumumkan kepada publik jumlah warga yang sudah divaksinasi. Ini untuk memelihara optimisme dan kepercayaan kepada pemerintah.
Baca Juga:Ini yang Bikin Jokowi Yakin Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Bisa Dipercepat
Jika pemerintah ingin vaksinasi selesai dalam setahun, artinya sekitar 500.000 warga harus divaksinasi per hari atau 15.000.000 per bulan, kata Rustam.
