“Tidak kompak dengan 35 kabupaten kota yang lain,” ujar dia.
Banyumas tidak konsisten
Kebijakan Pemkab Banyumas terkait penanggulangan Covid-19 dinilai kurang efektif. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dianggap tidak konsisten, sehingga membuat masyarakat bingung.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas, Setya Ari Nugraha.
Baca Juga:Viral Bupati Kritik Gerakan Jateng di Rumah Saja Bikin Istri Mudah Hamil
“Kehebohan ini kan hanya seperti formalitas belaka. Malah menimbulkan kecemasan dan kucing-kucingan saja dengan masyarakat. Malah nggak efektif,” katanya.
Menurut Ari, kebijakan serupa lockdown yang serba tanggung ini seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum wabah merebak di Banyumas. Baginya, kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masyarakat semakin tercekik.
“Jangan malah membuat panik dan resah warga,” katanya.
Dia mencontohkan program penyekatan dan rapid tes di perbatasan yang menghebohkan jagad Banyumas Raya, baru-baru ini. Saat program itu diutarakan kepada awak media, warga yang bekerja lintas kabupaten jelas panik. Namun saat pelaksanaan di lapangan, dia tidak melihat ada hal yang lain kecuali formalitas dan sensasi.
“Kemarin masyarakat juga dibuat bingung dengan adanya tes rapid antigen, ternyata nggak efektif karena hanya random. Masarakat dibuat panik harus mengeluarkan biaya untuk rapid. Hasilnya sama saja,” katanya.
Baca Juga:Satu Tahun Ditutup, Begini Kondisi eks Lokalisasi Gang Sadar Baturraden
Sebelumnya, Bupati Banyumas, Achmad Husein memutuskan untuk tidak mengikuti sepenuhnya surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait program Gerakan Jawa Tengah di Rumah Saja.
