SuaraJawaTengah.id - Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan isu Kudeta tengah menjadi sorotan.
Selain itu, AHY pun juga mengirimkan surat ke Presiden Joko WIdodo. Namun sayang, AHY tak mendapat balasan dari sang Presiden.
Politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung pun mengkritisi langkah putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengganggap AHY belum pantas menjadi ketua umum Partai Demokrat
"AHY suruh jadi RT dulu deeh baru jadi ketum Partai. Biar belajar berorganisasi dan belajar pintar biar ngga salah Ngartiin KISRUH Ama KUDETA.. Apa perlu Nyai yg ngajarin neeehh cara bermanuver dan berorganisasi yg baik dan benar," tulisnya melalui akun twitter @DTanjung15.
Baca Juga:Marzuki Alie ke Andi Arief: Ingatkan yang Diberi Amanah, Hentikanlah Fitnah
Warganet pun langsung berkomentar. Mereka menyinggung proyek hambalang.
"Bagaimana kalau AHY jadi calon RT di HAMBALANG ? Apakah kalian punya calon lain ?," tulis @marpaung913
"Saya sudah ajarin, nyai. Saya sdh bilang supaya membuat pernyataan untuk melanjutkan pembangunan Candi Hambalang, pasti mantap," tulis @Wilson_P535
"Yg ada jadi RT korup seperti ditempat saya ketua RTnya bukan Rukun Tetangga malah Rukun sudara dana bantuan dimakan Sekeluarga RT dan dapat dana pun dilahap," tulis @AsenLay9
"Saya yg sekolah rendahan saja faham mekanisme kepartaian,Mayor harusnya bisa..," @Megatop99
Baca Juga:Andi Arief Sebut Moeldoko Ditegur Jokowi, Buntut Kudeta Partai Demokrat
"Bagaikan buah yg belum cukup umur diperam pake karbit, alhasil rasanya hambar nyai," @daunsitourus8080
"Itu bentuk trik dagang nyiii...biar semuanya terpancing dan partainya dikenal lagi Biar ada gawean drpd nganggur juga," @yoikhuaku
Presiden tak balas surat AHY
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno dilansir dari ANTARA di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
Sementara itu, AHY mengatakan ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat secara ilegal.
AHY menyebut gerakan politik tersebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko.
AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasi atas isu itu.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden diantar langsung Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno.
Namun Pratikno menilai bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," kata Pratikno.
Pada Senin (3/2/2021), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sudah menyatakan bahwa meski ia memang pernah bertemu dengan sejumlah kader dan bekas petinggi Demokrat, ia tidak pernah berniat untuk melakukan kudeta di tubuh partai Demokrat.
"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Tidak ada urusannya, 'wong' saya orang luar," kata Moeldoko pada Senin (3/2/2021).
Moeldoko mengaku juga menghormati pendiri Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono.
"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa partai politik itu biasa," kata Moeldoko.
