SuaraJawaTengah.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Dalam Perpres ini disebutkan juga sanksi jika ada warga yang menolak Vaksinasi COVID-19. Perpres Jokowi ini ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Jateng mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi terkait vaksinasi.
Ganjar mengatakan, jika ada warganya yang enggan divaksin maka pilihannya adalah ditunda.
Baca Juga:3,4 Juta Penerima, Vaksinasi Covid Tahap 2 di DKI Ditarget Selesai 6 Bulan
"Ya karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini, jadi yang belum setuju bisa kita arahkan kita tarik ke belakang saja (ditunda)," kata Ganjar.
Sebab menurutnya, jika ada yang enggan bahkan menolak divaksin hal itu karena mereka butuh diyakinkan dan butuh diberi data.
"Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tau, butuh dikasih data, butuh yakin," kata Ganjar.
Sehingga, kata Ganjar, penundaan pemberian vaksin juga dibarengi dengan sosialisasi. Dengan harapan, kata Ganjar, mereka akan yakin dan di akhir tahun nanti bisa mendapat vaksin sesuai target Presiden Joko Widodo.
"Anggap aja ini diedukasi dulu beberapa bulan dan nanti diujung akhir tahun yang pak Presiden menargetkan musti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah mereka-mereka bisa di sana, tapi kita ingatkan dan kita edukasi," ujarnya.
Baca Juga:Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua Dimulai Rabu, Pedagang Tanah Abang Pertama
Keputusan tak menerapkan sanksi, menurut Ganjar, mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi di daerah. Sehingga, energi dapat difokuskan pada percepatan vaksin dan tidak ada pembahasan lainnya.
