alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tidak Hanya Ajudan, Paspampres akan Terus Mengawal Gibran Rakabuming Raka

Budi Arista Romadhoni Jum'at, 19 Februari 2021 | 20:11 WIB

Tidak Hanya Ajudan, Paspampres akan Terus Mengawal Gibran Rakabuming Raka
Bakal Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tiba di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (10/2). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]

Pengawalan dari Paspampres pasti akan terus melekat kepada Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka

SuaraJawaTengah.id - Wali Kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka tak lama lagi akan resmi memimpin Kota Bengawan. Menariknya tidak sekedar ajudan yang akan disampingnya, Paspampres akan setia mengawal ayah dari Jan Etes itu pergi. 

Hal itu tentu saja menjadi sejara baru. Sebab seorang Gibran Rakabuming Raka akan terus dijaga ketat oleh pengawal presiden atau Paspampres. 

Dilansir dari Solopos.com, Penyebab Paspampres melekat karena Gibran Rakabuming Raka adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Pangawalan terhadap anak Presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2013.

PP ini mengatur Pengamanan Presiden dan Wapres, Mantan Presiden dan Wapres beserta Keluarganya, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Baca Juga: Tolak Jabatan Mensos dan PUPR, Eks Wali Kota Solo Jadi Tukang Las

Pasal 3 poin 3 PP tersebut mengatur keluarga Presiden dan Wapres meliputi istri atau suami Presiden, anak Presiden atau Wapres, serta menantu Presiden atau Wapres mendapat pengamanan. Ini artinya tidak hanya Gibran di Solo tapi juga Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi yang terpilih menjadi Wali Kota Medan akan mendapat pengamanan dari paspampres.

Pengamanan anak dan menantu meliputi pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan, dan pengawalan. Selanjutnya pada Pasal 10 diatur pelaksanaan pengamanan anak dan menantu Presiden/Wapres dilakukan oleh Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan Dikoordinasikan dengan Polri.

Ketentuan lebih lanjut pengamanan anak dan menantu itu ditetapkan Panglima TNI. Tak sampai di situ saja, Pasal 28 menyebutkan menteri, Kapolri dan pimpinan lembaga serta pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan pengamanan Presiden dan keluarga.

Keselamatan Pribadi

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan pengamanan Presiden/ Wapres beserta keluarganya diatur oleh Menteri, Kapolri, dan pimpinan lembaga serta pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya.

Baca Juga: BRM Kusumo: Gibran Wajib Teruskan Prestasi Rudy Jika Tak Ingin Dicap Gagal

Atas dasar itu Kementerian Pertahanan pada 28 Januari 2014 mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Presiden/Wapres, Mantan Presiden dan Mantan Wapres beserta Keluarga serta Tamu Negara.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait