SuaraJawaTengah.id - Belakangan Satpol PP Kota Semarang sedang jadi buah bibir warganet di sosial media.
Hal itu bermula dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap cara penanganan dalam penegakan PPKM Darurat.
Anggota DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan jika penanganan Satpol PP Kota Semarang ada unsur like dan dislike yang memanfaatkan PPKM Darurat sebagai dalil pelanggaran.
"Tapi ada juga yang memang ada unsur linke dan dislike di lapangan bahkan kesempatan PPKM Darurat ini ddigunakan sebagai dalil pelanggaran," jelasnya saat dihubungi Suara.com, Jumat (9/7/2021).
Baca Juga:Enam Hari PPKM Darurat, Ridwan Kamil: Mobilitas Warga Turun 20 Persen
Dia memperingatkan agar Satpol PP Kota Semarang menjalankan sesuai dengan arahan pimpiinan serta mampu mempresentasikan perintah dengan bijak. Dengan begitu, tak akan terjadi penolakan oleh masyarakat.
"Cuma kadang bawahan dengan kondisi seperti ini mungkinn mereka juga sudah lelah dengan tugas yang diembannya," ujarnya.
Sedangkan, lanjut politisi PDIP itu, masyarakat juga belum mempunyai kesadaran penuh untuk mentaati aturan dan prokes yang berlaku sehingga kejadian di lapangan tak bisa dihindarkan.
"Memang masyarakat ada yang belum mempunyai kesadaran penuh untuk mentaati aturan dan prokes," ucapnya.
Meski demikian, dia meminta agar Satpol PP melaksanakan petunjuk teknis yang sudah ada tak serta merta dieksekusi. Menurutnya ada urut-urutan seperti teguran, lisan sampai penutupan usaha.
Baca Juga:PPKM Darurat, Dokter Ingatkan Tetap Jaga Imunitas Meski Hanya di Rumah Saja
"Jadi penegakan aturan dimulai dari sosialisasi sampai teguran lisan , tertulis pertama dan seterusnya," katanya.
- 1
- 2
