SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima keluhan dari seorang kepala desa (kades) di Klaten. Kades tersebut mengeluhkan semrawutnya data bantuan sosial (bansos).
Lurah atau kades dari Kabupaten Klaten tersebut mengeluhkan data bansos dari pemerintah pusat. Bahkan, kades tersebut menyampaikan secara emosional karena penerima bansos malah orang kaya dan ada yang dapat lebih dari dua bantuan.
Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8/2021).
Ganjar memang aktif menggelar rapat langsung dengan kades untuk mengetahui data akurat langsung dari lapangan.
Baca Juga:7 Bansos Covid-19 Cair Agustus 2021: BSU, Kartu Prakerja, hingga Kuota Internet
Salah satu Kades yang melaporkan bansos bernama Joko Laksono. Kades Tijayan itu begitu emosional saat menyampaikan semerawutnya data bansos di desanya.
"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko.
Joko menerangkan, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku," ucapnya.
Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
Baca Juga:Ada Aduan Pungli Bansos PKH, Wali Kota Tangerang Minta Kemensos Evaluasi
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma)," imbuhnya.
Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.
Kesemerawutan data Bansos juga disampaikaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti misalnya. Dia mengatakan jika terjadi dobel data saat penerimaan bansos.
"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaliran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Namun sampai sekarang, belum ada perbaikan.
"Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," kata Kades Plawikan, Lilik Ratnawati.
