Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.
"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tegasnya.
Baca Juga:7 Bansos Covid-19 Cair Agustus 2021: BSU, Kartu Prakerja, hingga Kuota Internet
Sebab menurut Ganjar, Kades berada pada posisi sulit jika datanya tidak sama dengan yang mereka sampaikan. Misalnya Kades Tijayan yang mengatakan ada warganya yang punya mobil banyak, tapi tetap dapat.
"Yang gini-gini harus dibersihkan pak Gub, soalnya kami bingung, itu tidak bisa diterima, dikembalikan juga tidak tahu caranya. Itu yang mereka laporkan," terangnya.
Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
"Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul," ucapnya.
Baca Juga:Ada Aduan Pungli Bansos PKH, Wali Kota Tangerang Minta Kemensos Evaluasi
