facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Polemik Baliho Bergeser ke Pudarnya Kesetiaan Presiden Jokowi Terhadap PDI Perjuangan

Budi Arista Romadhoni Senin, 09 Agustus 2021 | 12:07 WIB

Polemik Baliho Bergeser ke Pudarnya Kesetiaan Presiden Jokowi Terhadap PDI Perjuangan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (instagram/@jokowi)

PDI Perjuangan saat ini menjadi partai terkuat, desas desus tidak setianya Presiden Jokowi pun muncul

SuaraJawaTengah.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan belakangan jadi perbincangan hangat. Setelah isu Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani, kini muncul soal Presiden Joko Widodo yang mulai tidak setia dengan partai berlambang banteng. 

Dikabarkan Presiden Jokowi justru cenderung dekati Partai Golkar ketimbang PDI P erjuangan. 

Adanya isu pecah belah internal partai PDI Perjuangan ini diyakini banyak pihak bermuara dari dua sumber, yakni antara kubu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan kubu Presiden Joko Widodo.

Jokowi justru lebih akrab dengan Partai Golkar

Baca Juga: Percepat Vaksinasi, PDI Luncurkan Mobil Vaksin Keliling Jakarta

Menyadur dari Hops.id, pengamat politik yang juga Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menduga bahwa penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan bentuk lain dari tanda-tanda keretakan Jokowi dengan PDIP.

Apalagi Jokowi akhir-akhir ini tampak semakin akrab dengan Partai Golkar.

“Saya lihat Jokowi lebih cenderung ke Golkar. Lantaran semua hal menyangkut penanganan Covid-19 diserahkan ke Luhut Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,” kata Jerry Sabtu (7/8/2021).

Di sisi lain Jerry juga berpendapat bahwa sikap Jokowi seakan tidak mendukung komando dari Megawati yang mengingingkan agar anak kesayangannya ikut kontestasi panggung politik dalam Pilpres 2024 nanti.

Sebaliknya Jokowi justru memperlihatkan kedekatan dengan Gubernur Jawa Timur, Ganjar Pranowo, yang beberapa waktu lalu ditemani Presiden untuk memantau vaksinasi warga di Jawa Tengah.

Baca Juga: Stop Wacana Presiden Tiga Periode

Padahal pada waktu bersamaan, ada acara penyerahan jabatan guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) kepada Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (tangkap layar/ist)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (tangkap layar/ist)

Baliho Puan bisa dongkrak popularitas, tapi loyalitas anggota partai dipertanyakan

Oleh sebabnya, kata Jerry, sebenarnya baliho yang memajang wajah Puan di sejumlah daerah bisa mendongkrak elektabilitasnya.

Namun di samping itu, Megawati juga sedang dihadapkan dengan loyalitas dari para kadernya, terutama Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan hadirnya Baliho Puan Maharani dimana-mana bisa saja ini untuk mendongkrak popularitas Puan. Tapi disatu sisi, Mega diperhadapkan dengan loyalitas di partai. Apalagi Jokowi lebih cenderung ke Golkar,” imbuhnya.

Muncul geng Jawa Tengah lawan trah Soekarno, PDIP bakal dikuliti habis

Hubungan tak harmonis antara Jokowi dengan keluarga trah Soekarno dalam hal ini PDIP semakin meruncingkan analisa. Bahkan kekuatan bisa disebut geng Jawa Tengah seret nama Jokowi, Ganjar dan Gibran diindikasikan mulai lawan trah Soekarno.

Munculnya geng Jawa Tengah yang dikomandoi Jokowi, Ganjar dan Gibran terkena sengkarut iklan baliho Puan Maharani yang sangat massif dilakukan PDIP sebagai cara pengenalan sosok Puan yang digadang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Sayangnya hal tersebut dinilai aktivis Natalius Pigai sebagai cara yang tidak sesuai dengan keinginan Jokowi.

“Analisa saya, Jokowi, Ganjar, dan Gibran punya niat berbeda (dengan PDIP) untuk politik 2024,” kata aktivis Natalius Pigai dikutip Sabtu, (7/8/2021).

Menurut Pigai, mantan Wali Kota Solo itu lebih cenderung untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai Capres 2024.

Sinyaleman lain yang memperkuat geng Jawa Tengah siap melawan trah Soekarno, yakni pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang tegas menyatakan pemasangan baliho Puan Maharani dilakukan atas perintah partainya (PDIP).

Dalam kalkulasi kekuatan, Pigai menggambarkan jika geng Jawa Tengah tentu tak punya beban apapun untuk melawan trah Soekarno meski PDIP tak bisa dipungkiri sebagai salah satu parpol terbesar di Indonesia.

“Pak Jokowi tidak punya beban untuk melawan kekuarga Soekarno dan PDIP. Bangsa ini dididik untuk tidak menghormati orang-orang yang berjasa membesarkan. Kekuatan moral menyangkal pihak ini,” demikian Natalius Pigai.

Gelagat perlawanan Jokowi kepada PDIP juga sebelumnya disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut Ujang, pengakuan Gibran yang mendapat perintah untuk memasang baliho Puan sama saja menguliti skenario PDIPke publik.

Pengakuan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan bisa ditafsirkan bahwa istana dan PDI Perjuangan punya kepentingan berbeda.

“Begitulah yang terjadi, begitulah keadaannya yang saat ini terjadi. Istana (Jokowi) dan PDIP (Megawati) punya kepentingan yang berbeda,” kata Ujang. 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) bergegas usai nonton bareng film 'Nagabonar Reborn' di Plaza Senayan XXI, Jakarta Selatan, Senin (25/11).  [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) bergegas usai nonton bareng film 'Nagabonar Reborn' di Plaza Senayan XXI, Jakarta Selatan, Senin (25/11). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Megawati Kritik Jokowi

Megawati Soekarnoputri dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu menyinggung Presiden Jokowi.

Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.

Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait