SuaraJawaTengah.id - Kepala Satuan Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa berpeluang menjadi panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Namun demikian kritikan muncul Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. Ia mengkritik isu yang menyebutkan kalau Andika Perkasa akan mengisi jabatan sebagai Panglima TNI baru.
Menyadur dari Hops.id, Connie menyayangkan betapa konstelasi pemilihan Panglima TNI begitu kental nuansa politiknya. Padahal ini sangat berbeda dengan kondisi di 1998, di mana Panglima TNI dibentuk untuk bekerja profesional, bukan ikut berpolitik.
“Sistem yang ada saat ini seolah ditaik-tarik ke politik, baik akademisi, anggota dewan, yang masing-masing memplot nama,” kata dia kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Baca Juga:Bisa Menutup Ruang Kader TNI Potensial, PKS Saran Jabatan Panglima Hadi Tidak Diperpanjang
Dia menyayangkan bagaimana ada seorang anggota dewan yang terlihat mengendorse nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Anggota dewan tersebut yakni politisi PDIP Effendi Muara Sakti Simbolon.
Anggota Komisi I itu sebelumnya juga menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Dudung Abdurachman akan menjadi KSAD menggantikan Andika.
Padahal, lanjut Connie, pemilihan Panglima TNI adalah hak perograsif presiden, yang tidak perlu terus diombang-ambingkan.
"Panglima TNI diangkat berdasarkan kepentingan organisasi TNI, kalau sudah berdasarkan itu, tidak ada lagi yang boleh gerakan-gerakan senyap atau tidak senyap yang membuat sistem yang sudah hebat yang sudah canggih menjadi tidak hebat,” kata Connie.
Menurut Connie, semua kemeterian dan lembaga negara sudah sangat dipolitisasi, “TNI tidak boleh, karena pekerjaan rumahnya masih banyak sekali. Terutama dampak geopolitik kawasan,” kata dia.
Baca Juga:Demokrat Jagokan KSAD Andika Perkasa jadi Panglima TNI, Ini Alasannya
Andika Perkasa jadi Panglima TNI baru?
- 1
- 2
