alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Viral Dewan Pukul Talut Ambrol, DPUPR Banjarnegara Dinilai Lalai Gegara Ini

Ronald Seger Prabowo Jum'at, 24 September 2021 | 17:45 WIB

Viral Dewan Pukul Talut Ambrol, DPUPR Banjarnegara Dinilai Lalai Gegara Ini
DPRD Banjarnegara panggil DPUPR untuk membahas masalah pembangunan talut, Jumat (24/9/2021). [Suara.com/Citra Ningsih]

Komisi III menyayangkan sikap DPUPR yang kurang tegas meski sudah mendapat masukan oleh DPRD saat sidak di lapangan.

SuaraJawaTengah.id - Buntut video sidak pembangunan infrastruktur yang viral belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerahb (DPRD) Banjarnegara memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Jumat (24/9/2021).

DPUPR dinilai lalai oleh DPRD lantaran tidak tegas memberi peringatan kepada penyedia jasa atau pemborong. Hal itu disampaikan secara langsung saat rapat di gedung DPRD Banjarnegara.

Menanggapi hal itu, DPUPR mengaku bahwa selama ini tidak pernah membuat peringatan tertulis kepada penyedia jasa melainkan hanya sebatas peringatan lisan dan laporan di buku direksi.

Komisi III menyayangkan sikap DPUPR yang kurang tegas meski sudah mendapat masukan oleh DPRD saat sidak di lapangan.

Baca Juga: Ngeri Banget! Video Kobaran Api Melayang-melayang Viral, Disangka Mistis Sama Netizen

Komisi III DPRD menganggap hal tersebut adalah kelalaian karena tidak melakukan upaya peringatan dengan penyelesaian yang jelas.
 
"Belum ada, belum pernah dilakukan oleh DPUPR persoalan yang terjadi di lapangan, kelalaian pengingkaran dibuatkan surat peringatan dari PUPR hanya ada di buku direksi,  menurut saya sangat berbeda, peringatan tertulis dengan buku direksi sangat beda," ujar Marno, salah satu anggota Komisi III DPRD Banjarnegara, Jumat (24/9/2021).

Pihaknya kemudian meminta DPUPR untuk bersikap tegas kepada penyedia jasa mengingat waktu kontrak berakhir pada Oktober mendatang dengan membuat peringatan tertulis.

Pihaknya menyebut tidak masalah apabila kontrak terpaksa harus diputus jika penyedia tidak mengindahkan peringatan untuk memperbaiki bangunan.

"Kami tadi menyampaikan DPUPR untuk menindaklanjuti segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak dengan peringatan peringatan secara tertulis, tidak secara lisan, karena yang bisa dipertanggung jawabkan itu secara tertulis, mestinya kalau peringatan sampai 3x tidak diindahkan maka sangsinya putus kontrak, itu tidak masalah," tegas dia.

Usai rapat, Ketua Komisi III, Ryan Aditya Wahyu menambahkan bahwa Komisi III dan DPUPR berkomitmen untuk mencoba memperbaiki bangunan dengan sisa waktu yang ada.

Baca Juga: Gubernur Ganjar Kasih Perhatian Khusus untuk Daerah yang Vaksinasinya Rendah

Apabila perbaikan tidak sesuai spesifikasi, kedua pihak setuju untuk tidak membayarkan biaya pembangunan kepada penyedia jasa.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait