alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Geger Bendera HTI di KPK, Ini Tanggapan Novel Baswedan

Budi Arista Romadhoni Senin, 04 Oktober 2021 | 18:45 WIB

Geger Bendera HTI di KPK, Ini Tanggapan Novel Baswedan
Mantan penyidik KPK Novel baswedan. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Novel Baswedan pun angkat bicara soal isu Bendera HTI di kantor KPK

SuaraJawaTengah.id - Bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di meja Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat geger. Bagaimana sebenaranya yang terjadi?

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menanggapi soal isu radikal yang kerap menyudutkan KPK, salah satunya baru-baru ini soal bendera HTI yang ada di meja salah satu pegawai.

Menyadur dari Hops.id, Novel mengatakan bahwa isu radikal yang diarahkan ke KPK merupakan framing para koruptor di tanah air.

Hal itu dilakukan agar para maling uang rakyat tersebut bisa dengan bebas melancarkan aksi korupsi tanpa tertangkap.

Baca Juga: Terkuak di Sidang, Azis Syamsuddin Pegang 8 Orang di KPK untuk Amankan Kasus

“Sejak awal sudah kita sampaikan bahwa isu radikal dan sebagainya adalah framing para koruptor agar aman berbuat korupsi,” kata Novel Senin, (4/9/2021).

Apalagi, kata Novel, para koruptor mampu membayar orang-orang di jejaring media sosial, sehingga isu yang dimainkan bisa berjalan sesuai dengan rencananya.

Dengan demikian, seperti sekarang ini, para koruptor bakal semakin aman dan mengeruk uang negara.

“Mereka bisa saja bayar orang-orang untuk buat tulisan di medsos. Sekarang koruptor semakin aman dan terus garong harta negara. Kasihan masyarakat Indonesia, koruptor makin jaya,” imbuh Novel.

 Polemik bendera HTI di KPK

Baca Juga: Punya 8 Orang di KPK, Azis Syamsuddin Bisa Gerakkan untuk Kepentingannya

Foto dari mantan Satpam KPK yang menunjukan bendera HTI di meja pegawai. [Terkini.id]
Foto dari mantan Satpam KPK yang menunjukan bendera HTI di meja pegawai. [Terkini.id]

Sebagaimana diketahui, polemik soal bendera organisasi radikal dan terlarang ini bermula dari beredarnya surat terbuka seorang bernama Iwan Ismail yang mengaku dipecat KPK sekitar 2 tahun lalu.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait