alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Menyelamatkan Puluhan Ribu Janda di Jember Agar Tidak Hidup Miskin

Siswanto Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:33 WIB

Menyelamatkan Puluhan Ribu Janda di Jember Agar Tidak Hidup Miskin
Ilustrasi kemiskinan [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Data pemerintah setempat pada Januari 2021 menyebutkan setidaknya terdapat 159 ribu perempuan berstatus janda di sana.

SuaraJawaTengah.id - Kemiskinan mengancam kehidupan puluhan ribu perempuan kepala keluarga di Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

Data pemerintah setempat pada Januari 2021 menyebutkan setidaknya terdapat 159 ribu perempuan berstatus janda di sana. 

Pemerintah daerah telah mengambil peran untuk membantu kehidupan ekonomi mereka agar tidak terpuruk, apalagi dampak pandemi belum berakhir.

“Ini harus jadi perhatian kita semua," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jember Suprihandoko.

Baca Juga: Kebangetan! Pegawai SMKN 5 Jember Embat Ratusan Tablet Milik Sekolah Buat Bayar Utang

Langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya, "menangkap sinyal di lapangan kira-kira yang dibutuhkan apa agar perempuan ini betul-betul berdaya dan punya kegiatan ekonomi produktif yang menunjang ekonomi keluarga."

"Kita bisa bayangkan, dengan suami saja belum tentu cukup, apalagi itu perempuan sendirian dengan anak-anaknya.”

Pemerintah daerah menyadari jika membiarkan kemiskinan, dampaknya terhadap keluarga, terutama janda yang memiliki anak, akan datang secara bergelombang.

“Penelantaran dan anak-anak tidak terlindungi dengan baik karena tidak didukung perekonomian yang cukup. Ini tanggung jawab kami untuk melatih perempuan kepala keluarga sesuai dengan kesukaan mereka. Kami upayakan mereka mendapat sumber kehidupan untuk menunjang perekonomian.”

Suprihandoko menyebut kemiskinan di Kabupaten Jember sudah menakutkan.

Baca Juga: Aspirasi Dicueki Bupati, Ribuan Guru Honorer di Jember Ancam Mogok Kerja Massal

Itu sebabnya mereka akan disupport terus. Para ibu akan dilatih secara mandiri dengan kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Latihan Kerja, dan swasta.

“Sementara anak-anaknya kami upayakan mendapat hak dan perlindungan serta pendidikan, sebagaimana yang kami perjuangkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak,” kata Suprihandoko.

Pelatihan terhadap ibu-ibu yang sudah berlangsung, di antaranya kursus menjahit, dan disebut sudah mulai membuahkan hasil.

“Dari nol skill tidak punya keterampilan, setelah kami latih dan fasilitasi, yang awalnya satu kelompok punya satu mesin jahit, sekarang punya sendiri-sendiri. Penghasilannya antara Rp2-3 juta per bulan tanpa perlu keluar rumah. Ada 20 orang dalam satu kelompok, salah satunya di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji,” kata Suprihandoko.

Anggota Komisi D DPRD Jember dari Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo mendorong penambahan anggaran untuk penanganan permasalahan perempuan kepala keluarga karena berkorelasi dengan kasus angka kematian ibu dan bayi.

“Saya ingin tahu apakah (mereka menjadi janda) karena pernikahan dini atau faktor lain. Ini tugas DP3AKB untuk mengedukasi,” katanya.

“Korban pandemi ini luar biasa. Ada salah satu yayasan di Kecamatan Mayang mengeluh kepada saya, pernikahan dini banyak. Ini dampak pandemi dan ini riil terjadi, sangat memukul kita semua. Itulah kenapa kami dorong agar (ada tambahan anggaran) Rp500 juta, karena ini menyangkut angka kematian ibu dan angka kematian bayi.”

Suprihandoko menyebutkan sejumlah faktor yang melatari seorang perempuan menjanda, di antaranya karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, persiapan berkeluarga yang kurang baik, dan pernikahan dini.

Pemerintah daerah akan menyiapkan program kolaborasi karena pencegahan perkawinan anak harus masif dan melibatkan berbagai pihak, terutama pemuka agama. "Tidak bisa kalau tidak bekerjasama dengan kiai,” katanya.

Menyangkut penambahan anggaran, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, DP3AKB Jember tidak akan mengajukan tambahan anggaran kegiatan karena tahun anggaran akan berakhir.

“Tapi kalau kami ditambahi, kami bersedia maksimal Rp200 juta. Nanti kami buat event dengan berkolaborasi dengan masyarakat,” kata Suprihandoko.

“Jika memang disetujui ada tambahan anggaran Rp 200-300 juta untuk sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kami upayakan untuk membentuk desa layak anak. Jadi anak-anak biar tergabung dalam forum resmi.” [Beritajatim]

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait