“Korban pandemi ini luar biasa. Ada salah satu yayasan di Kecamatan Mayang mengeluh kepada saya, pernikahan dini banyak. Ini dampak pandemi dan ini riil terjadi, sangat memukul kita semua. Itulah kenapa kami dorong agar (ada tambahan anggaran) Rp500 juta, karena ini menyangkut angka kematian ibu dan angka kematian bayi.”
Suprihandoko menyebutkan sejumlah faktor yang melatari seorang perempuan menjanda, di antaranya karena masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, persiapan berkeluarga yang kurang baik, dan pernikahan dini.
Pemerintah daerah akan menyiapkan program kolaborasi karena pencegahan perkawinan anak harus masif dan melibatkan berbagai pihak, terutama pemuka agama. "Tidak bisa kalau tidak bekerjasama dengan kiai,” katanya.
Menyangkut penambahan anggaran, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, DP3AKB Jember tidak akan mengajukan tambahan anggaran kegiatan karena tahun anggaran akan berakhir.
Baca Juga:Kebangetan! Pegawai SMKN 5 Jember Embat Ratusan Tablet Milik Sekolah Buat Bayar Utang
“Tapi kalau kami ditambahi, kami bersedia maksimal Rp200 juta. Nanti kami buat event dengan berkolaborasi dengan masyarakat,” kata Suprihandoko.
“Jika memang disetujui ada tambahan anggaran Rp 200-300 juta untuk sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kami upayakan untuk membentuk desa layak anak. Jadi anak-anak biar tergabung dalam forum resmi.” [Beritajatim]
