SuaraJawaTengah.id - Pembentukan tim Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah di Kabupaten Kudus, harus melibatkan pegawai non-guru.
Bupati Kudus, Hartopo menegaskan larangan melibatkan guru agar tugas pemantauan protokol kesehatan di sekolah lebih optimal.
"Satgas Covid-19 haruslah orang yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga tugas mengawasi penerapan protokol kesehatan benar-benar maksimal," ujarnya menanggapi banyaknya tim Satgas Covid-19 sekolah yang melibatkan guru di Kudus, Senin (25/10/2021).
Ia mengingatkan semua sekolah untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai dari kepatuhan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan karena banyak temuan di lapangan yang penerapan prokes mulai mengendur.
Baca Juga:Siswa yang Tak Mau Divaksin Dilarang Ikut PTM
Tim satgas juga harus memakai identitas yang jelas, seperti rompi atau identitas lainnya sehingga para tamu bisa mengetahui adanya satgas yang bertugas.
"Kami juga sempat menutup sejumlah sekolah secara tak langsung. Untuk itu, kami memberlakukan izin satu pintu bagi sekolah-sekolah yang baru akan menggelar pembelajaran tatap muka," ujarnya.
Selain itu, tim satgas akan diundang untuk membuat kesepakatan dengan Pemkab Kuuds terkait dengan penerapan prokes di sekolah. Dengan begitu baru boleh membuka pembelajaran tatap muka (PTM) seperti halnya yang dilakukan SMK PGRI 2 hari ini.
Tim khusus pengawasan kebijakan PPKM Kabupaten Kudus, kata dia, akan dioptimalkan agar tidak ada sekolah yang melanggar prokes.
Kepala SMK PGRI 2 Kudus Kartono mengakui pihaknya mengikuti instruksi Bupati Kudus soal pembentukan Tim Satgas Covivd-19. PTM secara resmi baru akan dimulai ketika izin dari bupati sudah keluar.
Baca Juga:Anies, Mendagri hingga Ketua Satgas Covid-19 Digugat, Minta Aturan PPKM Dicabut
"Di SMK memang agak sedikit berbeda karena ada praktiknya, sehingga ketika PTM dimulai ruang kelas maupun tempat praktiknya dibatasi," ujarnya. (ANTARA)
