SuaraJawaTengah.id - Pemuda Pancasila kini menjadi sorotan. Hal itu karena ratusan anggota Pemuda Pancasila atau PP melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Selain itu, petugas kepolisian menjadi korban amukan massa anggota Pemuda Pancasila.
Kedatangan di kantor para wakil rakyat itu merupakan ujung dari pernyataan anggota DPR RI fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Kementrian Dalam Negari (Kemendagri) untuk membubarkan Pemuda Pancasila.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart menyampaikan permohonan maaf kepada organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) atas pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan.
Baca Juga:Kronologi AKBP Dermawan Dikeroyok Massa PP Dalam Demo Anarkis di Gedung DPR
Sebelumnya pernyataan Junimart memang sempat memicu protes khususnya dari PP. Junimart menilai dirinya merasa yakin kalau PP tidak secara utuh membaca pernyataannya yang menanggapi adanya bentrokan antara PP dengan orman Forum Betawi Rempug (FBR) di Kawasan Ciledug beberapa waktu lalu.
"Saya memahami bahwa teman-teman PP tidak utuh membaca tanggapan saya tentang insiden Ciledug dan hubungannya dengan Kemendagri," kata Junimart kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).
Junimart menjelaskan, bahwa tidak ada sama sekali dalam pernyataannya yang meminta agar Kemendagri untuk membubarkan PP.
Lalu bagaimana sejarah lahirnya Pemuda Pancasila?
Menyadur dari Hops.id, sejarah lahirnya organisasi massa Pemuda Pancasila alias PP ternyata tidak terlepas dari sosok tiga jenderal besar TNI.
Baca Juga:15 Anggota Ormas Pemuda Pancasila Ditetapkan Tersangka dan Ditahan
Tiga jenderal tersebut di antaranya Ahmad Yani, Abdul Haris Nasution, hingga Gatot Subroto.
Berdasarkan catatan sejarah, Pemuda Pancasila lahir dari niat AH Nasution yang kala itu mulai berkecimpung di dunia politik ddalam Pemilu 1955.
Bersama Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Azis Saleh, Nasution ikut mendirikan partai bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Partai ini seolah berharap akan dicoblos oleh para bekas pejuang dan prajurit TNI.
Namun ternyata IPKI justru tenggelam pada 1955 lantaran kalah pamor oleh ormas kawakan seperti Nahdatul Ulama hingga Partai Komunis Indonesia (PKI).
Meski begitu IPKI masih punya wakil di Parlemen, salah satunya HC Princen.
Usai peristiwa Nasution menjalani masa skors terkait peristiwa 17 Oktober 1952, Presiden Soekarno kembali memberikan jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
IPKI pun kembali eksis kembali seiring karier Nasution yang pulih sebagai perwiara aktif.
Sementara menurut Loren Ryter dalam makalahnya di jurnal Indonesia (nomor 66, Oktober 1998), “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto’s New Order”, Nasution disebut-sebut sebagai orang yang sukses melobi Sukarno agar mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pada masa-masa itu, kaum sayap kiri yang sedari awal revolusi sudah jadi musuh Nasution sedang kuat-kuatnya. PKI juga punya underbow Pemuda Rakyat (PR).
Namun tentu bukan Nasution kalau hanya diam dan sekadar menggerutu. Masih di tahun 1959, seperti dicatat Ryter, Nasution ikut mendirikan organisasi pemuda untuk mengimbangi PR.
Organisasi pemuda yang berada di bawah IPKI itu diberi nama Pemuda Pancasila (PP). Hari lahirnya pun bukan sembarang tanggal, yakni 28 Oktober 1959, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-31.
Banyak anak tentara yang ikut masuk ke Pemuda Pancasila, sebab IPKI juga berisi banyak mantan pejuang atau tentara.
Tak hanya anak kolong yang masuk ke PP, kawan-kawan mereka pun juga ikut serta. Makin banyak tentu makin baik. Sebab sebelum 1965, PR cukup ditakuti, maka Pemuda Pancasila harus kuat.
Organisasi pemuda yang berada di bawah IPKI itu diberi nama Pemuda Pancasila (PP). Hari lahirnya pun bukan sembarang tanggal, yakni 28 Oktober 1959, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-31. Banyak anak tentara yang ikut masuk ke Pemuda Pancasila, sebab IPKI juga berisi banyak mantan pejuang atau tentara.
