facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Partai Demokrat Berharap Kubu Moeldoko Berhenti Ajukan Gugatan ke PTUN

Budi Arista Romadhoni Jum'at, 29 April 2022 | 04:10 WIB

Partai Demokrat Berharap Kubu Moeldoko Berhenti Ajukan Gugatan ke PTUN
Ilustrasi. Logo Partai Demokrat. [demokrat.or.id]

DPP Partai Demokrat berharap kubu Moeldoko berhenti mengajukan gugatan terhadap kepengurusan dan AD/ART partai, setelah dua gugatan bandingnya ditolak oleh PTUN

SuaraJawaTengah.id - DPP Partai Demokrat berharap kubu Moeldoko berhenti mengajukan gugatan terhadap kepengurusan dan AD/ART partai, setelah dua gugatan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pun mengajak kubu Moeldoko lebih berperan aktif menjaga nilai dan praktik demokrasi daripada terus mengajukan gugatan ke pengadilan.

Teuku Riefky menyebut, sejauh ini 13 gugatan yang dilayangkan oleh kubu Moeldoko ditolak oleh pengadilan, sehingga itu jadi bukti bahwa kepengurusan dan AD/ART partai telah melalui tahapan yang demokratis dan sesuai aturan hukum.

“Ini semakin menegaskan bahwa hasil Kongres Ke-5 Partai Demokrat 2020 yang menetapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ART Partai Demokrat adalah sah dan sudah sesuai aturan,” kata Teuku Riefky dikutip dari ANTARA Jumat (29/4/2022). 

Baca Juga: Pemerintah Dianggap Abai Kesulitan Ekonomi Rakyat dan Fokus Bangun IKN, Politisi Demokrat Beri Kritik Pedas

PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 26 April 2022 mengumumkan dua gugatan banding yang diajukan oleh kubu Moeldoko ditolak.

Putusan banding pertama Nomor 35/B/2922/PT.TUN.JKT yang dikeluarkan minggu ini memperkuat putusan PTUN Jakarta Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Putusan Nomor 150 menolak permohonan kubu Moeldoko yang meminta majelis hakim memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengesahkan perubahan AD/ART dan susunan Pengurus Partai Demokrat hasil pertemuan di Deli Serdang.

Kemudian, putusan banding kedua Nomor 39/B/2922/PT.TUN.JKT menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 154/G/2021/PTUN.JKT.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 154 menolak permintaan kubu Moeldoko yang meminta majelis hakim membatalkan penetapan Menkumham atas susunan kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat hasil kongres ke-5 pada 2020.

Baca Juga: Gara-gara Masalah Daging Anjing, Politisi Partai Demokrat Singgung Warga Solo: Kasihan

“Bagi kami, putusan ini adalah salah satu berkah bulan suci Ramadhan. Apresiasi kami kepada majelis hakim pada dua perkara di PT TUN Jakarta yang telah bersikap adil,” kata Sekjen Partai Demokrat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait