facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Soal Kisruh CPO, Hasil Survei Menyebut 68,7 Persen Publik Yakin Kejagung Bisa Selesaikan

Budi Arista Romadhoni Minggu, 15 Mei 2022 | 17:42 WIB

Soal Kisruh CPO, Hasil Survei Menyebut 68,7 Persen Publik Yakin Kejagung Bisa Selesaikan
Ilustrasi minyak goreng. Sebesar 68,7 persen responden dari survei nasional 5-10 Mei 2022 yakin Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). (Freepik)

Sebesar 68,7 persen responden dari survei nasional 5-10 Mei 2022 yakin Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas eksporcrude palm oil(CPO)

SuaraJawaTengah.id - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa sebesar 68,7 persen responden dari survei nasional 5-10 Mei 2022 yakin Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

"Kami bertanya, seberapa yakin Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng? Yang yakin atau sangat yakin itu mengalami peningkatan di bulan Mei," kata Burhanuddin dikutip dari ANTARA dari Jakarta, Minggu (15/5/2022).

Angka sangat yakin pada April 2022 sebesar 9,4 persen, meningkat menjadi 9,6 persen pada Mei 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada jawaban cukup yakin, yakni dari 52,1 persen pada April 2022 menjadi 59,1 persen pada Mei 2022.

Dengan demikian, pada Mei 2022, sekitar 68,7 persen responden yakin bahwa Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng.

Baca Juga: Larangan Ekspor CPO Terus Berlanjut, Apa Dampak Negatifnya bagi Ekonomi Indonesia?

“Kalau ditanya secara umum apakah mereka mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam menuntaskan korupsi, itu juga sangat tinggi,” tuturnya.

Sebesar 83,7 persen responden sangat mendukung dan cukup mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Hasil ini menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, sebesar 89,5 persen responden mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor minyak goreng sementara waktu.

“Artinya, sikap normatif publik sangat mendukung langkah Presiden ini,” kata Buhanuddin

Meskipun demikian, survei nasional pada Mei ini juga menunjukkan 72,8 persen warga masih merasa harga minyak goreng saat ini kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali. Survei juga menemukan, hanya 5 persen warga yang membeli minyak goreng curah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Larangan Ekspor CPO Terus Berlanjut, Kemenkeu: Terus Kami Evaluasi

“Ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor dianggap belum berhasil menurunkan harga minyak goreng,” kata Burhanuddin.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait