"Dengan harga minyak dunia sekarang, saya rasa menaikkan harga Pertalite dan Pertamax juga tidak masalah. Nanti selisihnya bisa digunakan untuk subsidi bagi yang berhak," tukasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan, selain melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, pemerintah harusnya juga memperbaiki sarana transportasi publik. Hal ini dilakukan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta kemacetan yang menyebabkan konsumsi BBM menjadi tinggi.
"Perlu ada perimbangan selain pembatasan BBM, jadi Pemda juga perlu memperbanyak kendaraan umum untuk menghindari kemacetan," ujarnya.
Quatly juga setuju dengan rencana perubahan pola subsidi dari barang menjadi subsidi ke orang secara langsung, agar lebih tepat sasaran. Namun ia mengingatkan, perlunya ada kedisiplinan dalam pengawasan penyaluran subsidi, agar tidak terjadi penyimpangan.
Baca Juga:Penggunaan Ponsel Dilarang di SPBU, Kok Ada Wacana Beli Pertalite Wajib Pakai MyPertamina?
"Harus ada pengawasan dan kedisiplinan dalam penyaluran subsidi itu, supaya jangan sampai orang yang tidak berhak malah dapat subsidinya," tegas Quatly.
Quatly menambahkan, penerapan pembelian BBM dengan menggunakan aplikasi MyPertamina nantinya juga harus ada pengawasan dan evaluasi. Hal ini terkait dengan pendataan, yang selama ini menjadi masalah klasik dan belum juga terselesaikan oleh pemerintah.
"Tidak masalah dengan penggunaan aplikasi, karena kembalinya kan ke data. Nah, itu mesti diawasi dan dievaluasi, supaya tidak terjadi salah data, seperti yang terjadi pada Bansos," tukasnya.
