SuaraJawaTengah.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Banyumas menggelar aksi di depan kantor halaman kompleks kantor DPRD Banyumas, Selasa (6/9/2022).
Aksi unjuk rasa ini intinya menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa yang berjumlah sekitar 300 orang ini melakukan long march dari Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto menuju Alun-alun Purwokerto.
Ketua Umum Cabang PMII Purwokerto Fahrul Rozik menjelaskan, ada dua tuntutan yang disuarakan dalam aksi kali ini. Diantaranya menolak kenaikan harga BBM serta menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
"Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM," katanya disela aksi.
Baca Juga:6 Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda Ditangkap
Selain itu, Fahrul juga meminta bupati mampu membantu menyuarakan penolakan kenaikan hara BBM dan membantu memberantas mafia migas kepada pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, PMII Cabang Purwokerto membuat dua rekomendasi yang sifatnya kebijakan lokal. Dengan naiknya harga BBM mereka meminta pemerintah Banyumas juga menaikkan standar UMK.
"Pertama kami meminta Pemkab Banyumas menaikkan standar umah minimum kabupaten (UMK). Sehingga itu setara dengan apa yang menjadi pendapatan warga Banyumas," terangnya.
Kemudian yang kedua, PMII Cabang Purwokerto meminta Pemkab Banyumas menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) secara transparan.
"Kalau pemerintah mengklaim BLT adalah kompensasi naikanya harga BBM, maka kami meminta transparansi data penyaluran BLT," jelasnya.
Baca Juga:Saat Massa Aksi Tolak Kenaikan BBM, Puan Maharani Rayakan Ulang Tahun
Mereka menolak kenaikan harga BBM dengan alasan subsidi yang tidak merata. Itu yang menjadi keresahan masyarakat yang disampaikan pada aksi kali ini.
Dalam aksi tersebut juga dilakukan teatrikal dan pembacaan puisi yang menggambarkan masyarakat terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Kontributor : Anang Firmansyah
