Bagi pengelola SPBU, kata Sujarwanto, dinilai tidak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, sudah ada sistem dari Pertamina untuk memastikan jika mereka tidak akan merugi.
"SPBU ini kan kepanjangan tangan dari Pertamina, sudah ada bantalan bantalan bagi mereka untuk menghadapi naik turun harga BBM," tandasnya.
Minim Lonjakan Inflasi
Terkait wacana penyesuaian harga BBM non subsidi secara mingguan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyatakan, turut mendukung. Menurutnya, hal tersebut menjadi terbuka dan akan meminimalisir terjadinya penimbunan BBM di masyarakat.
Baca Juga:PGN Mudahkan Warga Daftar Layanan GasKita
"Kalau diumumkan secara rutin mingguan malah bagus, karena informasi harganya malah terbuka. Tidak akan terjadi penimbunan, karena masyarakat luas menjadi tahu harga yang ada," katanya.
Menurut Rahmat, keterbukaan mengenai harga BBM akan mengurangi terjadinya asimetris informasi yang dapat menyebabkan perbedaan harga satu daerah dengan daerah lainnya.
"Asimetri informasi menyebabkan orang berupaya meningkatkan harga. Tapi kalau sudah ada pengumuman resmi akan lebih bagus. Seperti jaman dulu ada Pak Harmoko yang menjelaskan tentang harga – harga bahan pokok setiap seminggu sekali. Itu malah bagus," ungkap Rahmat.
Rahmat menambahkan, kebijakan ini tidak akan terlalu berpengaruh pada inflasi di daerah. Pasalnya, BBM non subsidi lebih banyak digunakan untuk konsumsi pribadi.
"Ini berbeda dengan BBM subsidi yang selama ini banyak digunakan untuk sektor transportasi seperti angkutan barang. Kalau BBM non subsidi kebanyakan digunakan kendaraan pribadi. Jadi, meski ada efek psikologisnya terhadap kenaikan inflasi, tapi itu tidak akan banyak," tandasnya.
Baca Juga:Berlangganan Gaskita PGN di Yogyakarta, Sleman, dan Tangsel Bisa Daftar Online di pgas.id
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Wahyu Widodo mengungkapkan, koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina diperlukan untuk menentukan harga BBM non subsidi di tengah fluktuasi harga minyak dunia saat ini. Pemerintah dan Pertamina bisa meningkatkan koordinasi dengan menetapkan sistem yang disepakati, termasuk komponen yang mempengaruhi dalam penentuan harga BBM non subsidi.
