Ia menilai peran serta masyarakat langsung untuk pemenuhan DTKS sangatlah diperlukan. Hal itu bisa dimulai dari pengusulan, validasi, penyaluran program, hingga pengawasannya.
“Data itu harus kita dorong, kita fasilitasi dengan prinsip peran aktif dari masyarakat. Karena bagaimanapun itu kewajiban semua pihak agar program tepat sasaran dan kemiskinan terangkat dari daerah tersebut,” harap Ida.
Ia juga mendorong adanya program yang sustainable berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dari target program, sehingga tidak menyisakan tugas lain di kemudian hari. Mengingat ada beberapa program yang malah membuat warga masuk ke dalam lingkaran sistem kemiskinan.
Sementara Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan dan selalu berada di bawah angka TPT nasional. Pada 2018, jumlah angkatan kerja 18,06 juta dengan pekerja 17,25 juta. 2019, jumlah angkatan kerja 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. 2020, angkatan kerja 18,75 juta dan pekerja 17,54 juta.
Baca Juga:Viral SPBU di Jateng Ini Selama 15 Menit Senyap Tanpa Aktivitas, Faktanya Bikin Merinding
Kemudian pada tahun 2021 atau saat pandemi Covid-19, jumlah angkatan kerja Jateng 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. Kemudian, angkatan kerja Jateng naik lagi pada tahun 2022 dengan 19,47 juta dan jumlah pekerja 18,39 juta dengan pekerja formal 7,33 juta (39,84 persen) dan pekerja informal 11,06 juta (60,16 persen).
BPS mencatat, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.
Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya Covid-19. Kemudian pada 2022, Jateng berangsur memulihkan dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.
