Deretan Kontroversi Kebijakan Bupati Pati Sudewo Sebelum Berakhir di Tangan KPK

SuaraJawaTengah.id - Kabar penangkapan Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026), seolah menjadi jawaban atas doa sebagian warga yang selama ini gerah.

Penangkapan orang nomor satu di Pati ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memicu kembali diskusi panas mengenai rekam jejak kepemimpinannya yang kerap memanen kritik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, telah mengonfirmasi bahwa, benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah sang bupati.

Namun, bagi masyarakat Pati, khususnya kalangan aktivis muda dan mahasiswa, penangkapan ini seperti bom waktu yang akhirnya meledak.

Baca Juga:OTT KPK di Pati: 6 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan yang Sudah Lama Dibisikkan Warga

Berikut adalah sorotan tajam terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial Sudewo yang mewarnai masa jabatannya sebelum akhirnya diciduk dan diperiksa secara intensif di Polres Kudus dirangkum redaksi.

1. Fokus Proyek "Mercusuar" di Tengah Jalan "Jeglongan Sewu"

Salah satu kritik paling pedas yang dilayangkan kepada pemerintahan Sudewo adalah prioritas anggaran yang dinilai tidak pro-rakyat.

Di saat warga Pati berteriak soal kondisi jalan yang rusak parah hingga viral dengan julukan "Wisata Jeglongan Sewu" (Seribu Lubang) Sang Bupati justru sibuk dengan proyek-proyek fisik yang bersifat monumental atau mercusuar.

Alih-alih membeton jalan desa yang menjadi urat nadi ekonomi petani, anggaran daerah kerap dialokasikan untuk renovasi gedung pemerintahan atau pembangunan tugu yang dinilai tidak mendesak.

Baca Juga:7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo Sebelum Kena OTT KPK, Pernah Picu Amarah Warga

Ketimpangan ini sering memicu demonstrasi mahasiswa yang merasa aspirasinya soal perbaikan infrastruktur dasar diabaikan.

2. Telinga Tebal Terhadap Kritik Mahasiswa

Gaya kepemimpinan Sudewo juga sering disorot karena dinilai anti-kritik. Beberapa kali aksi unjuk rasa yang digelar oleh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil terkait transparansi anggaran berakhir tanpa dialog yang memuaskan.

Pemindahan lokasi pemeriksaan KPK ke Polres Kudus hari ini seolah mengonfirmasi adanya ketegangan sosial di akar rumput.
KPK memilih langkah ini untuk menjaga kondusivitas, menyiratkan bahwa di Pati sendiri, figur Sudewo membelah opini publik secara tajam antara pendukung fanatik dan barisan sakit hati akibat kebijakannya.

3. Isu Mutasi Jabatan dan "Orang Dekat"

Desas-desus mengenai praktik jual beli jabatan atau penempatan "orang dekat" di posisi strategis Pemkab Pati juga santer terdengar sebelum OTT ini terjadi.

Kebijakan mutasi ASN yang seringkali mendadak dan dinilai tidak berdasarkan meritokrasi membuat birokrasi di Pati berjalan pincang.

Publik menduga, OTT KPK kali ini berkaitan erat dengan "upeti" dari proyek-proyek yang dipaksakan atau penyelewengan wewenang dalam perizinan usaha yang selama ini dikeluhkan pengusaha lokal.

KPK secara resmi mengumumkan telah menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Senin, 19 Januari 2026.

Penangkapan ini menjadi OTT ketiga yang dilakukan KPK hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu di awal tahun ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar yang menghebohkan warga Pati tersebut kepada awak media di Jakarta.

KPK memilih membawa orang nomor satu di Pati tersebut ke wilayah tetangga untuk menjalani pemeriksaan awal.

“Kudus,” kata Budi Prasetyo singkat namun tegas, menekankan bahwa lokasi pemeriksaan Sudewo dilakukan di Polres Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati.

Langkah ini seringkali diambil untuk menjaga kondusivitas dan netralitas proses pemeriksaan awal dari potensi gangguan massa pendukung atau pihak terkait di daerah asal.

Bagi Generasi Z dan Milenial yang memantau isu integritas pejabat publik, kinerja KPK di awal 2026 ini patut menjadi sorotan.

Penangkapan Sudewo bukanlah kejadian tunggal, melainkan bagian dari gelombang operasi senyap yang agresif.

Berikut adalah timeline Hattrick OTT KPK di bulan Januari 2026:

1. OTT Pertama (9-10 Januari): KPK menyasar sektor perpajakan. Sebanyak delapan orang ditangkap terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

2. OTT Kedua (19 Januari): Pada hari yang sama dengan penangkapan Pati, KPK lebih dulu mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya terkait dugaan korupsi dana CSR dan proyek.

3. OTT Ketiga (19 Januari): Penangkapan Bupati Pati Sudewo, melengkapi dua kepala daerah yang diciduk dalam satu hari yang sama.