SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengambil tindakan tegas pascatemuan pungutan liar di SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang dengan membebastugaskan kepala sekolah. Orangtua siswa menilai tindakan pungutan liar di sekolah tidak dibenarkan, sehingga langkah Ganjar untuk memberikan efek jera dinilai sudah tepat.
Misalnya seperti yang disampaikan orangtua siswa SMK Negeri di Kota Salatiga, Erwin Sugeng Suranto. Sugeng memuji langkah gubernur yang langsung menindak tegas tindakan pungutan liar di sekolah.
Menurutnya, selama ini pemerintah sudah membantu sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meski jumlahnya terbatas. Kurangnya anggaran untuk pembangunan fasilitas sekolah, menurutnya tidak boleh menjadi alasan bagi pihak sekolah untuk melakukan pungutan liar.
“Menurut saya itu tepat. Semua sudah dibantu BOS, dibantu pemerintah. Tindakan Pak Ganjar sudah benar,” ujarnya.
Baca Juga:Kode Keras, Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pakai Kaos Wajah Ganjar Pranowo
Sementara itu, berdasarkan pengalaman pribadinya, selama ini dia tidak pernah menemukan pungutan liar di tempat anaknya bersekolah. Dari sejak awal anaknya diterima sekolah hingga lulus, sama sekali tidak pernah menemui praktik pungli.
“Dari daftar sekolah sampai sekarang belum pernah ada pungutan. Bahkan seragam dibebaskan beli di luar. Anak saya di jurusan boga banyak praktiknya, tapi di SMK belum ada pungutan,” kata Sugeng dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (13/7/2023).
Ia pribadi menilai, jika memang sekolah akan mengadakan pungutan atau iuran, hendaknya pihak sekolah menggandeng semua wali murid, agar dikumpulkan untuk bernegosiasi. Jika memang nilainya tidak memberatkan dan masuk akal, kemungkinan wali murid akan menerima, dengan catatan telah disepakati bersama.
“Kalau tidak masuk akal atau tidak untuk kemajuan murid, dan memberatkan, ya tidak mau. Tapi di sekolah anak saya, memang tidak ada,” ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur Ganjar Pranowo berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu. Apabila ditemukan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas.
Baca Juga:Elektabilitas Ganjar Tertinggal dari Prabowo, PPP: Masih Ada Waktu 7 Bulan
“Kami selalu menindak tegas setiap pungutan liar, namun ini harus diiringi sinergi semua pihak. Kita semua harus memerangi pungli dengan keras, tidak lagi sebatas teguran dan imbauan saja. Jaga komitmen dan pegang erat integritas dimanapun berada!,”kata Ganjar melalui akun twitternya.
Berdasarkan data LaporGub! total aduan pungutan di sekolah per kabupaten/kota sejak 1 Januari hingga 10 Juli 2023, sebanyak 284 aduan. Dari total data aduan tersebut, sebanyak 152 aduan telah selesai diproses, sebanyak 69 dalam tahap verifikasi, sebanyak 45 dalam progres, 17 aduan masuk kategori spam, dan 1 aduan belum dijawab.
