SuaraJawaTengah.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin akhirnya menyampaikan beberapa hal terkait pemeriksaan sejumlah pejabat di lingkungan Kota Semarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lelaki yang akrab disapa Iswar juga mengaku dirinya dipanggil oleh KPK di kantor BPKP Jawa Tengah (Jateng) untuk dimintai klarifikasi mengenai anggaran Pemkot Semarang sepanjang tahun 2023.
"Jadi intinya hasil pemanggilan (KPK) kemarin hanya menyampaikan, menanyakan tentang beberapa hal keterkaitan pelaksanaan kegiatan tahun 2023," ucap Iswar pada awak media, Jumat (2/2/24).
Dihadapan KPK, Iswar memberikan keterangan sesuai kapasitasnya sebagai pejabat yang mengelola anggaran daerah dan mengalokasikan ke dinas-dinas di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca Juga:Pemkot Semarang Tegaskan Kenaikan Pajak Hiburan Sesuai Aturan Pemerintah Pusat
Ada beberapa pejabat lainnya termasuk pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut dipanggil oleh KPK.
Namun, Iswar tidak mengetahui secara detail soal pertanyaan-pertanyaan maupun pemanggilan para pejabat lainnya oleh KPK.
"Selebihnya masalah detail mungkin teman-teman OPD yang lebih memahami pertanyaan-pertanyaan pemanggilan mereka ke KPK," jelasnya.
Sebelumnya sejak hari Rabu (31/1/24) kemarin KPK berkantor di BPKP Jateng. KPK berkantor disana guna memanggil sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Sebelumnya ramai di kalangan awak media soal informasi dugaan 21 pejabat setempat diperiksa KPK terkait anggaran kegiatan ditingkat kecamatan sampai kelurahan tahun 2023.
Baca Juga:Penanganan Banjir Jadi Program Prioritas Pemkot Semarang, Ini Alasan Mbak Ita
Benar saja, saat Suara.com mendatangi kantor BPKP Jateng, pada Kamis (1/1/24). Sebanyak lima pejabat Pemkot Semarang mendatangi kantor tersebut untuk keperluan bertemu dengan KPK.
Hal tersebut terlihat dari daftar buku tamu. Adapun para pejabat yang bertemu KPK diantaranya Bapenda dua orang, Distaru satu orang, Kecamatan Ngaliyan satu orang dan Dinas Pemadam Kebakaran satu orang.
Staff Humas BPKP Jateng, Joko Mulyanto membenarkan bahwa KPK berkantor di gedungnya selama tiga hari. Tapi dia tidak tahu soal pemanggilan sejumlah pejabat tersebut.
"Kami hanya meminjamkan ruangan, untuk materi dan subtansi lainnya kami tidak tau," tukas Joko Wulyanto saat ditemui Suara.com, Kamis (1/2/24).
Kontributor : Ikhsan
