SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maraih dua penghargaan dalam ajang Badan Pangan Nasional (Bapanas) Award pada tahun 2024.
Penghargaan pertama, Pemprov Jateng dinobatkan sebagai Penyelenggara Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Terbaik II. Sedangkan penghargaan kedua, diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng untuk kategori Integrasi Data Pangan Inovatif pada aplikasi SISLOGDA (sislogda.jatengprov.go.id).
Penghargaan itu diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana pada acara Bapanas Award di The Sultan Hotel & Residence Jakarta pada Minggu (28/7/2024) malam.
Dalam acara tersebut, Provinsi Jawa Tengah memperoleh juga 1 unit mobil yang akan digunakan untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Baca Juga:Geledah Ruang Kerja Suami Wali Kota, KPK Bawa Koper dari Gedung DPRD Jateng
Selain itu, Pemprov Jateng juga memperoleh bantuan sarana prasarana penguatan logistik pangan untuk menyimpan bahan pangan yang mudah rusak.
Nana menyatakan, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng dalam mengelola pangan di wilayahnya, khususnya pangan untuk masyarakat.
"Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, kami akan melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Jateng," kata dia usai menerima penghargaan.
Dibeberkan dia, program GPM dilakukan secara massif di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Program tersebut diselenggarakan melalui sinergi dengan berbagai instansi.
Hingga Juli 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak 808 Kali dengan omzet Rp39,7 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikkan dibanding tahun 2023 lalu yang mencapai 553 kali dengan omzet Rp35,59 miliar.
Baca Juga:Jateng Jadi Primadona Investasi, Serap 280 Ribu Tenaga Kerja di 2023
"Kami akan terus mengelola supaya ketersediaan pangan di Jateng ini aman," kata dia.
Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Selain GPM, upaya lain yang dilakukan adalah secara rutin melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen.
"Kami juga ada Satgas Pangan, ini yang selalu melakukan pengawasan terhadap naik turunnya harga pangan," kata Nana.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, stok pangan di kabupaten/kota wilayahnya sebagian besar cukup dan surplus. Bahkan, proyeksi ketersediaan beras tahun 2024 mencapai 6.185 220 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.060.888 ton. Sehingga mengalami surplus 2.124.331 ton.
Sebagai upaya untuk stabilisasi harga pangan, Pemprov Jateng berkerja sama dengan instansi lain seperti BUMN, BUMD, BUMP, Gapoktan/Poktan, Asosiasi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), dan pelaku usaha lainnya.
Selain itu, juga ada program fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membiayai pengiriman bahan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau bila dibandingkan harga pasar.
Pemprov Jateng juga memfasilitasi Kios Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Program ini bekerjasama dengan kios masyarakat/kios pemerintah desa (BUMDes).
