Menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024, harapan akan Pilkada Kota Semarang yang bersih masih menjadi tantangan besar. Pilwalkot kali ini diikuti dua pasangan calon, yakni Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin dari PDIP dan AS Sukawijaya-Joko Santoso dari Koalisi Indonesia Maju. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.265.192, pemenang diprediksi membutuhkan sekitar 550.000 suara.
Namun, jika politik uang masih menjadi strategi, kemenangan dapat diraih dengan membagikan amplop senilai Rp50.000 kepada sekitar 750.000 pemilih.
“Jika 70% dari amplop itu efektif, calon sudah bisa menang,” papar Adib.
Masyarakat Kota Semarang diimbau menjadi pemilih cerdas yang memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak kandidat, bukan atas dasar transaksi pragmatis. Dr. Adib menegaskan pentingnya pendidikan politik untuk menciptakan kesadaran, baik di kalangan elit maupun masyarakat.
Baca Juga:Prabowo Dukung Cagub Jateng, Bawaslu Telusuri Potensi Pelanggaran Netralitas Presiden
“Pemilih yang rasional dan berintegritas adalah kunci untuk menyelamatkan demokrasi dari jeratan money politics,” katanya.
Penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik ini. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk menghentikan siklus politik uang yang terus berulang.
“Pasal 286 UU Nomor 7 Tahun 2017 masih memiliki celah karena tidak mencakup pemberi dari luar tim kampanye resmi. Ini harus diperbaiki untuk memastikan keadilan,” tambah Adib.
Korupsi: Ancaman Laten yang Membahayakan Bangsa
Money politics tidak hanya mencederai demokrasi lokal, tetapi juga berkontribusi pada kerentanan bangsa terhadap disintegrasi. “Money politics dan korupsi adalah bahaya laten yang bisa menghancurkan Indonesia,” ujar Adib.
Baca Juga:Target Menang di Pilkada! Kaesang Pangarep Kerahkan Pengusaha Muda Door to Door di Semarang
Ia mengingatkan bahwa praktik ini melemahkan fondasi negara yang dibangun oleh para pendiri bangsa.
