"Kami belum bisa bekerja maksimal karena APBN belum dicairkan," kata Hanung.
Dia mengakui bahwa efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah. Disampaikannya, perkerjaan yang berasal dari dana alokasi khusus umum dan dana alokasi khusus yang dari APBN terkena imbas efisiensi anggaran.
Jika sebelumnya anggaran perawatan jalan provinsi per 1 km mencapai Rp 88 juta hingga Rp100 juta, kini dipangkas hampir 70 persen.
"Tahun ini ada perhitungan ulang, jadi sekitar Rp30 juta/km, berat," ungkapnya.
Baca Juga:Pembukaan Musrenbang 2025, Pj Gubernur Jateng Minta Masukan Fokus pada Kepentingan Masyarakat
Pihaknya juga harus memutar otak untuk menjalankan rapat-rapat bersama jajarannya. "Rapat-rapat di hotel kami minimalkan. Kalau ada ruangan milik pemerintah yang cukup, kami pakai," ucapnya.
Kendati melangkah dengan penuh keterbatasan, pihaknya tetap berusaha perbaikan jalan dengan anggaran yang ada. Pihaknya memastikan bahwa kepentingan dan keselamatan warga menjadi yang paling diutamakan.
"Kami pastikan pelayanan masyarakat tetap jadi yang utama," tandasnya.
Kontributor : Sigit Aulia Firdaus
Baca Juga:7 Ide Kado Valentine untuk Ibu Tercinta yang Penuh Makna
