SuaraJawaTengah.id - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan efektif mengentaskan kemiskinan.
Agus Jabo menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program bansos benar-benar dapat menurunkan angka kemiskinan, terutama di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar.
Untuk itu, Kemensos menerapkan dua model penyaluran bantuan, yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengentasan kemiskinan berbasis desa.
Baca Juga:Kemendagri: Tak Ada Sanksi Hukum untuk Kepala Daerah yang Absen Retreat di Akmil
“Di Jawa Tengah terdapat 923 desa dengan kategori miskin ekstrem. Kami akan memulai program ini dari delapan desa terlebih dahulu,” ujar Agus Jabo.
Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), BUMN, serta sektor swasta. Targetnya, pada tahun 2026 program ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan.
Agus Jabo juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 4,5 persen pada tahun 2029.
Namun, meskipun anggaran bansos cukup besar, angka kemiskinan masih stagnan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar bantuan benar-benar berdampak.
“Kami akan mengidentifikasi penerima bantuan, termasuk kemungkinan adanya penerima yang seharusnya sudah mandiri atau bekerja di luar negeri sebagai TKI," ucapnya.
Baca Juga:Profil Band Sukatani, Duo Punk Asal Purbalingga yang Viral Usai Minta Maaf ke Kapolri
Selain itu, Agus menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakikan pemerintah tidak berdampak pada penyaluran bantuan sosial. Bahkan, jika dianggap kurang, anggaran tersebut bisa ditambah.
"Program harus berjalan, tidak berdampak efisien dan tanpa mengganggu keberlanjutan bantuan yang sudah ada,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebut bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah kini sudah turun menjadi 9,58 persen atau di bawah dua digit. Namun, ia menekankan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga pendidikan dan kesehatan.
“Kalau kita turun ke desa, kita bisa melihat langsung permasalahan seperti angka kemiskinan, anak putus sekolah, hingga stunting. Maka program ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan dinas pendidikan, sosial, dan kesehatan,” kata Sumarno.
Perlu diketahui, Jawa Tengah dipilih sebagai pilot project karena memiliki potensi desa yang besar untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi pun menyambut baik inisiatif ini dengan mengoptimalkan sumber daya desa.
Dalam program ini, pemerintah mengalokasikan dana bansos untuk Jawa Tengah sebesar Rp18 triliun, yang terdiri dari Rp11 triliun untuk PKH dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Rp7 triliun untuk program pemberdayaan lainnya.
