SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan desa dengan menyiapkan alokasi bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025.
Bantuan ini akan disalurkan ke 8.593 titik di seluruh Jawa Tengah dan difokuskan untuk mendorong pembangunan infrastruktur desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa dana tersebut tidak hanya akan menjadi stimulan pembangunan, tetapi juga harus digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Baca Juga:Ini 7 Amalan Bulan Syawal yang Dianjurkan untuk Dilakukan
“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ujar Luthfi usai memimpin rapat koordinasi dengan perwakilan APIP dan APH di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (8/4/2025).
Selain pengawasan oleh lembaga formal, Pemprov juga mendorong partisipasi publik dengan membuka pos aduan di masing-masing kabupaten.
Langkah ini diambil sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menghindari aduan-aduan liar yang dapat menyesatkan proses pembangunan di tingkat desa. Menurut Luthfi, peran serta masyarakat dan sinergi antarelemen akan menjadi kunci suksesnya program ini.
“Pos aduan ini penting untuk menyaring informasi, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Kita ingin semua pihak bisa mengawal dana desa secara maksimal,” tambah mantan Kapolda Jateng itu.
Bantuan keuangan tersebut akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, khususnya yang mendukung sektor pertanian dan konektivitas antarwilayah.
Baca Juga:Jadwal dan Keutamaan Puasa Syawal 2025: Sampai Kapan Kita Bisa Berpuasa?
Infrastruktur seperti saluran irigasi tersier dan sekunder, jalan-jalan desa yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar lokal, serta sarana penopang swasembada pangan akan menjadi prioritas penggunaan dana.
