Menurutnya, tantangan pembangunan di Jawa Tengah dapat dijawab dengan penguatan konektivitas, peningkatan akses layanan publik, dan pengembangan potensi daerah secara holistik.
“Kami memilih untuk mengatasi disparitas pembangunan melalui program-program strategis, peningkatan infrastruktur, dan integrasi wilayah. Semua kabupaten/kota kami anggap setara, dan semua harus tumbuh bersama,” imbuhnya.
Sementara itu, di kalangan akademisi dan masyarakat sipil, wacana pemekaran wilayah tetap menjadi topik diskusi menarik. Beberapa argumen yang dikemukakan antara lain terkait efisiensi birokrasi, jarak layanan pemerintahan, serta percepatan pembangunan berbasis karakteristik lokal.
Namun, sejumlah pengamat menilai pemekaran wilayah tidak selalu menjadi solusi yang efektif. Justru, pemekaran tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan beban anggaran baru, ketimpangan pembangunan antardaerah baru, serta polemik sosial-politik di tingkat lokal.
Baca Juga:Harapan Baru Pasien Kanker Darah, RSUP Kariadi Hadirkan Layanan Cangkok Sumsum Tulang
Dengan demikian, untuk saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih untuk tetap berkonsentrasi pada strategi pembangunan inklusif tanpa tergesa-gesa merespons wacana pemekaran.
Sebagai entitas provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, Jateng menyadari pentingnya menjaga stabilitas, efisiensi pemerintahan, dan kesinambungan pembangunan lintas wilayah.
