SuaraJawaTengah.id - Belum lama menjabat, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung tancap gas. Mantan Kapolda Jateng ini tak segan membongkar kultur kerja Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang dinilainya lamban dan sekadar rutinitas.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II 2025, Luthfi mengeluarkan sejumlah pernyataan menohok yang menjadi sinyal kuat adanya perombakan besar-besaran dalam cara kerja birokrasi di Jawa Tengah.
Gebrakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan ultimatum bagi para abdi negara untuk segera berbenah atau tersingkir. Luthfi secara gamblang menyoroti beberapa 'penyakit' kronis yang selama ini menggerogoti efektivitas pemerintahan.
Berikut adalah lima gebrakan tajam Ahmad Luthfi untuk mereformasi birokrasi di Jawa Tengah:
Baca Juga:Dukung Wisata Digital, BRI Hadirkan Layanan QRIS di JPI Grobogan
1. Sikat Habis Budaya Titipan dan "Orang Dekat Gubernur"
![Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Gedung B lantai 5 kantornya, Selasa 23 Juli 2025.[Dok Humas]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/23/21260-ahmad-luthfi.jpg)
Salah satu sorotan paling keras dari Luthfi adalah praktik kronisme dan nepotisme. Ia secara eksplisit melarang adanya klaim sebagai "orang gubernur" untuk memuluskan urusan atau mendapatkan posisi.
Baginya, profesionalisme adalah harga mati dan tidak bisa ditawar.
“Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu ada istilah “iku wonge gubernur, orang dekat gubernur”, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! dan harus profesional,” katanya tegas.
Langkah ini menjadi sinyal jelas bahwa era favoritisme telah berakhir dan sistem merit akan menjadi panglima dalam penempatan dan evaluasi kinerja ASN.
Baca Juga:Darurat Sampah di Jateng, Wakil Ketua DPRD Gagas Edukasi Lingkungan Lewat Sport Tourism
2. Stop Jadi 'Tukang Habisin Anggaran'
![Ilustrasi ASN. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/12/67654-ilustrasi-asn-ist.jpg)
Luthfi mengkritik keras paradigma birokrasi yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memikirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, banyak OPD yang pasif dan baru bergerak setelah pagu anggaran tersedia. Ia menuntut adanya perubahan mindset total.
“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” tegas Luthfi.
Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya dibelanjakan secara administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.
3. Haramkan Kerja Rutin Tanpa Inovasi
