- Pemerintah pusat akan mencabut anggaran untuk 3 dari 5 koridor Bus Batik Solo Trans (BST).
- Layanan BST yang melayani 14 ribu penumpang di 5 kabupaten/kota Soloraya terancam berhenti.
- Gubernur Ahmad Luthfi akan kumpulkan bupati/wali kota untuk bahas skema cost sharing atau gotong royong.
SuaraJawaTengah.id - Nasib operasional bus Batik Solo Trans (BST) kini berada di ujung tanduk setelah pemerintah pusat berencana menyetop pembiayaan akibat efisiensi anggaran.
Kondisi krusial ini mengancam layanan transportasi publik yang setiap hari diandalkan oleh belasan ribu warga di kawasan aglomerasi Solo Raya.
Menyikapi ancaman tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung turun tangan dengan memfasilitasi pertemuan bersama Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto di kantornya, Semarang, pada Rabu (1/10/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mencari solusi penyelamatan BST.
Baca Juga:Ahmad Luthfi Hidupkan Lagi Jogo Tonggo, Jadikan Pos Kamling Basis Deteksi Dini Keamanan Warga
"Hari ini kami difasilitasi oleh Gubernur untuk membahas tentang aglomerasi transportasi di Surakarta,” kata Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto usai bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur.
Respati membeberkan, layanan bus Batik Solo Trans sejauh ini menjadi tulang punggung mobilitas warga di kawasan Solo Raya.
BST beroperasi di lima koridor utama yang melintasi lima kabupaten/kota, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali.
Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, lima koridor tersebut juga didukung dengan setidaknya 7 rute pengumpan (feeder). Total setiap hari, Batik Solo Trans dan feeder melayani sekitar 13.000 hingga 14.000 penumpang.
Masalah muncul saat skema pembiayaan yang ada terancam berubah. Dari lima koridor yang beroperasi, tiga di antaranya selama ini ditanggung oleh Kementerian Perhubungan, sementara dua koridor lainnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Surakarta.
Baca Juga:Kumpulkan Bupati-Wali Kota dan DPRD Se-Jateng, Ahmad Luthfi Minta Tidak Ada Kenaikan Tunjangan
"Ke depan pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya. Oleh karenanya, kami mendorong cost sharing (berbagi pembiayaan) dengan kabupaten sekitar. Sebab, mayoritas pengguna Batik Solo Trans ini dari warga kabupaten sekitar," ungkap Respati.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa BST bukan sekadar angkutan biasa, melainkan sudah menjadi bagian dari peta jalan (roadmap) aglomerasi transportasi yang terintegrasi di Solo Raya. Menurutnya, operasionalnya selama ini sudah berjalan baik dan melibatkan banyak pihak, termasuk perusahaan otobus lokal.
Karena itu, Luthfi tidak ingin layanan vital ini berhenti. Ia langsung memerintahkan Dinas Perhubungan Jawa Tengah dan para pemangku kepentingan terkait untuk segera menggelar rapat koordinasi. Solusi gotong royong menjadi jalan keluar yang didorongnya.
"Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara sharing," katanya dengan tegas.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan bahwa untuk menambal lubang anggaran yang ditinggalkan pemerintah pusat, skema gotong royong antar-daerah menjadi satu-satunya pilihan realistis.
Rencananya, Gubernur Ahmad Luthfi akan mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Soloraya untuk membahas konsep dan teknis pembiayaan bersama tersebut.
