- Gubernur Ahmad Luthfi menampung aspirasi buruh mengenai UMP, UMSP, dan infrastruktur kesejahteraan, menjadikannya landasan kebijakan.
- Buruh menuntut kejelasan eksplisit dalam Permenaker terkait upah minimum sektoral untuk menghindari multitafsir.
- Luthfi mendorong koperasi buruh menjual kebutuhan pokok dengan harga produsen, memaksimalkan manfaat bagi pekerja.
Prinsip keadilan bagi kedua belah pihak ini menjadi kunci dalam menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja. Keseimbangan ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak luas.
Tak berhenti pada isu upah, Ahmad Luthfi juga menyinggung pentingnya revitalisasi koperasi buruh. Ia berpandangan bahwa koperasi tidak boleh sekadar ada, melainkan harus benar-benar berfungsi sebagai penopang ekonomi buruh.
"Kalau bisa harganya juga harus harga produsen, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya bagi buruh. Jangan asal ada," ujarnya.
Luthfi membayangkan koperasi buruh yang mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, langsung dari produsen, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para pekerja.
Baca Juga:Inggris Incar Investasi Hijau di Jateng, Ahmad Luthfi Langsung Tawarkan Tambak Nila Salin
