- Pemprov Jawa Tengah menyusun strategi penguatan fiskal 2026 merespons tantangan ekonomi pasca realisasi belanja terbaik di Pulau Jawa 2025.
- Realisasi fiskal 2025 mencatat pendapatan Rp23,76 T dan belanja Rp23,87 T; kas daerah positif dengan sisa Rp467,70 miliar.
- Pemprov Jateng melakukan penyesuaian anggaran Rp814 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan peningkatan efisiensi belanja OPD 2026.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyusun strategi penguatan fiskal, guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 berjalan optimal. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada 2025 merupakan yang terbaik di Pulau Jawa.
Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,76 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun.
Meski terdapat selisih belanja sebesar Rp109,24 miliar, namun berkat realisasi pembiayaan neto sebesar Rp576,95 miliar, posisi rekening kas daerah masih terjaga positif dengan sisa anggaran sebesar Rp467,70 miliar.
Baca Juga:Waspada! Bibit Siklon Tropis Ancam Cuaca Ekstrem di Jawa Tengah
Dengan kondisi fiskal 2025 tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperketat efisiensi dengan menyusun program-program yang menjadi skala prioritas pada 2026.
"Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga," ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA. 2025 dan Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Luthfi menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk mencegah terjadinya defisit maupun pemborosan anggaran. Ia juga menyoroti piutang pajak dari sektor opsen pajak yang harus segera dituntaskan.
Selain efisiensi internal, Gubernur juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengoptimalkan kinerjanya dan harus berorientasi pada hasil nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"BUMD harus memberikan kontribusi nyata bagi Pemprov, bukan untuk Gubernur atau Sekda secara pribadi. Orientasinya harus hasil untuk kemakmuran masyarakat," tegasnya.
Baca Juga:Pelaku Penendang Kucing Diduga Pensiunan ASN Pemkab Blora, Terancam 1,6 Tahun Penjara
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci kesehatan anggaran. Berdasarkan data tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38% dari target.
Sumarno mengakui, adanya tantangan berat di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat kondisi ekonomi makro dan kebijakan nasional terkait kendaraan listrik yang membebaskan biaya BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal di tahun 2026, Pemprov Jateng berencana melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp814 miliar melalui dua jalur. Pertama, optimalisasi pendapatan yang berfokus pada peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan. Sektor-sektor ini akan diakselerasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, dimana seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk menyisir kembali program kerja tanpa mengabaikan capaian target kinerja utama.
