- Gubernur Ahmad Luthfi kumpulkan bupati dan wali kota se-Jateng di Semarang pada 30/3/2026 untuk sosialisasi KPK.
- Wakil Ketua KPK Fitroh menekankan peningkatan kesadaran pejabat publik untuk menghindari perilaku koruptif.
- Seluruh kepala daerah menandatangani pakta integritas sebagai awal pertanggungjawaban, bukan sekadar formalitas.
SuaraJawaTengah.id - Sebuah pesan keras dan tak main-main dilayangkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada seluruh kepala daerah dan pejabat di wilayahnya.
Ia mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, hingga pimpinan DPRD se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, untuk mendengarkan langsung ultimatum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (30/3/2026).
Inisiatif yang datang langsung dari Gubernur Luthfi ini bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah sebuah penegasan bahwa era main-main dengan anggaran dan jabatan harus segera diakhiri.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang hadir sebagai pembicara utama, mengapresiasi langkah proaktif sang gubernur.
Baca Juga:Kunjungan Melonjak 5,25 Persen! Revolusi Wisata di Jawa Tengah, Urban dan Instagramable Jadi Magnet
"Hari ini KPK melalui kedeputian pencegahan melakukan sosialisasi pencegahan. Perlu diketahui inisiatifnya ini dari Gubernur Ahmad Luthfi," kata Fitroh usai acara.
Fitroh tidak lagi berbicara soal pengetahuan. Menurutnya, semua pejabat sudah pintar dan paham betul apa itu korupsi serta dampaknya yang merusak. Masalah utamanya, kata dia, ada pada level kesadaran.
"Yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran tidak melakukan perilaku korupsi," tegasnya.
Dalam paparannya yang tajam, Fitroh mengingatkan bahwa pejabat publik bukanlah bos yang harus dilayani, melainkan pelayan rakyat yang wajib memiliki integritas.
Ia bahkan menyebut penyakit kronis para pejabat yang harus segera dibasmi.
Baca Juga:Perang Meja Makan: Melawan Gempuran Makanan Instan Demi Generasi Sehat di Tengah Gaya Hidup Modern
"Pejabat publik harus memiliki integritas dan dedikasi. Kita jauh-jauhkan dari penyakit angkuh, iri, dendam, dan serakah," ujarnya menusuk.
Puncak acara ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan dewan.
Namun, baik Gubernur Luthfi maupun KPK memastikan ini bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah pertanggungjawaban besar.
Fitroh menegaskan bahwa lembaran kertas yang ditandatangani itu bukanlah hiasan dinding.
"Pakta integritas yang sudah ditandatangani bukanlah sekadar formalitas semata. Itu adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab," katanya.
Senada dengan KPK, Gubernur Ahmad Luthfi memberikan penekanan akhir yang tak kalah keras. Ia memerintahkan agar setiap poin dalam pakta integritas dibaca, dipahami, dan yang terpenting, dijalankan tanpa kompromi. Baginya, tanda tangan di atas materai tidak akan ada artinya jika perilaku koruptif masih mengakar.
