- Pemprov Jawa Tengah menetapkan status KLB campak di Cilacap, Klaten, dan Pati akibat terganggunya imunisasi saat pandemi.
- Wakil Gubernur Jateng menekankan penguatan imunisasi mendesak untuk menutup celah imunitas yang muncul akibat pandemi.
- DPR menyoroti penolakan imunisasi oleh orang tua menjadi tantangan serius dalam mencapai kekebalan komunal di wilayah tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Alarm kewaspadaan terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak kini menyala terang di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara resmi mengumumkan status KLB di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati, serta status suspek di Brebes dan Kudus.
Lonjakan kasus ini disebut-sebut sebagai "bom waktu" yang meledak akibat terganggunya layanan imunisasi selama pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, tak menampik bahwa kondisi saat ini adalah dampak dari dosa masa lalu. Ia menegaskan, daya tular campak yang sangat tinggi memaksa semua pihak untuk bergerak cepat menutup celah imunitas pada anak-anak.
“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujar Taj Yasin usai menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/3/2026).
Baca Juga:Kunjungan Melonjak 5,25 Persen! Revolusi Wisata di Jawa Tengah, Urban dan Instagramable Jadi Magnet
Menurutnya, kekosongan imunitas akibat program vaksinasi yang tidak optimal selama pandemi kini mulai menunjukkan dampaknya. Pemprov pun kini menggeber kembali program imunisasi dan kampanye edukasi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas.
Meski demikian, upaya Pemprov Jateng sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Data tahun 2025 menunjukkan cakupan vaksinasi MR pada bayi berhasil mencapai 106,7 persen, melampaui target nasional. Namun, keberhasilan ini belum merata dan menyisakan "kantong-kantong" wilayah dengan cakupan rendah yang kini menjadi titik rawan penularan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, memberikan apresiasi atas kinerja Jateng. “Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.
Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti persoalan sosial yang tak kalah pelik, yakni masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua. Menurutnya, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah seorang diri.
“Edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” tegas Felly.
Baca Juga:Perang Meja Makan: Melawan Gempuran Makanan Instan Demi Generasi Sehat di Tengah Gaya Hidup Modern
Penolakan dari segelintir orang tua ini, lanjutnya, berpotensi menciptakan lubang besar dalam kekebalan komunal (herd immunity) dan membahayakan anak-anak lain yang sudah divaksinasi sekalipun. Oleh karena itu, ia mendorong peran aktif sekolah dan tenaga pendidik untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang benar kepada para orang tua murid mengenai pentingnya imunisasi untuk melindungi masa depan anak-anak.
