- Sejumlah Nahdliyin menentang penetapan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua Penyelenggara Muktamar Nahdlatul Ulama yang diumumkan pada Kamis, 2 April.
- Dr. M. Kholidul Adib menilai penunjukan tersebut menciptakan konflik kepentingan karena Syaifullah Yusuf dianggap sebagai aktor penyebab dualisme internal.
- Penolakan ini bertujuan mendesak PBNU meninjau ulang kepanitiaan guna menjaga legitimasi moral serta marwah organisasi dari kepentingan politik praktis.
SuaraJawaTengah.id - Penetapan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Penyelenggara Muktamar Nahlatul Ulama (NU) ditentang sejumlah Nahdliyin.
Keputusan itu dinilai bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap etika organisasi dan upaya sistematis untuk melanggengkan konflik internal yang tengah membara.
Ketua Perkumpulan Reksobhumi Indonesia Dr M. Kholidul Adib,MSi menyebut sangat ironis ketika sosok yang selama ini dipandang publik sebagai salah satu "biang kerok" dan aktor utama di balik memanasnya suhu politik serta dualisme persepsi dalam tubuh nahdliyin, justru diberi mandat untuk memimpin forum tertinggi organisasi.
“Penunjukan ketua penyelenggara ini ibarat menunjuk pemicu api untuk menjadi semacam pemadam kebakaran,” ungkap Adib, Kamis (2/4).
Baca Juga:Gegara Foto Bareng Presiden Israel, Staf Khusus Bupati Kudus Dipecat!
Atas dasar itu, Adib menolak penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai ketua penyelenggara Muktamar NU. Sebab ini menjadi konflik kepentingan yang nyata.
“Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam ketegangan hubungan antar-elemen di NU belakangan ini, integritas dan netralitas Gus Ipul dalam mengawal Muktamar sangat diragukan,” sebut Adib.
Muktamar, tegas Adib, seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi, bukan panggung bagi faksi tertentu untuk mengukuhkan dominasi.
“Alih-alih merangkul semua pihak sesuai semangat Ukhuwah Nahdliyyah, langkah-langkah politik Gus Ipul cenderung menciptakan polarisasi. Memberinya posisi kunci hanya akan memperlebar jurang pemisah di akar rumput,” tegas Adib.
Adib juga mengingatkan ancaman terhadap legitimasi Muktamar. Jika penyelenggaraan Muktamar dikendalikan oleh sosok kontroversial, hasil dari Muktamar tersebut akan kehilangan legitimasi moral.
Baca Juga:Gus Nadir Ungkap Penyebab Orang 60 Tahun Salat Tak Diterima oleh Allah
“Keputusan-keputusan yang diambil nantinya akan terus dibayangi kecurigaan akan adanya skenario titipan,” terangnya.
Muktamar NU, tegas Adib, adalah hajat besar umat yang harus dijaga kesuciannya dari syahwat politik praktis dan kepentingan personal.
“Kami mendesak PBNU untuk meninjau ulang komposisi kepanitiaan ini demi menjaga marwah organisasi. Jangan biarkan masa depan NU digadaikan demi mengakomodasi aktor yang justru menjadi sumber kegaduhan,” jelasnya.
Adib menambahkan, NU membutuhkan pemersatu. “Bukan operator politik yang mahir menciptakan keretakan,” tandas Adib.
