- Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengingatkan jajaran fokus pada tugas organisasi karena suhu politik internal memanas.
- Mandat kepemimpinan Ketua Umum dan Rais 'Aam sah dari Muktamar dan tidak bisa dicabut forum selain Muktamar.
- Penyelesaian konflik internal harus melalui islah, karena memelihara perbedaan berpotensi mendatangkan kerugian bagi NU.
SuaraJawaTengah.id - Suhu politik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas menjelang akhir masa kepengurusan.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, mengeluarkan peringatan keras bagi pihak-pihak yang terus memperkeruh suasana dan meminta agar semua jajaran fokus pada penyelesaian tugas organisasi.
Amin Said menegaskan bahwa seruan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Tujuannya jelas, agar energi kolektif organisasi tidak terkuras habis hanya untuk meladeni polemik dan pusaran tuduhan yang justru kontraproduktif.
Menurutnya, manuver politik yang mencoba menggoyang kepemimpinan PBNU saat ini adalah tindakan sia-sia. Ia menjelaskan bahwa baik Ketua Umum maupun Rais ‘Aam adalah pemegang mandat tertinggi yang sah dari Muktamar.
Oleh karena itu, tidak ada satu forum pun yang bisa mencabut mandat tersebut di tengah jalan, kecuali melalui mekanisme yang telah diatur secara ketat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Rapat atau permusyawaratan apa pun selain Muktamar tidak bisa memberhentikan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum," tegas Amin Said dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ia secara spesifik menyoroti bahwa wewenang untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) pun tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Rais ‘Aam, misalnya, tidak memiliki kuasa untuk menyelenggarakan MLB tanpa persetujuan dan kebersamaan dengan Ketua Umum PBNU.
Baca Juga:Gaya Berpolitik PSI Dikritik Gus Nadir: Demokrasi Kita Suram Ditangan Kalian
Proses untuk menggelar MLB sendiri, lanjut Amin, memiliki syarat dan ketentuan yang sangat ketat, sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk melengserkan kepemimpinan dengan mudah.
“Jadi tidak mudah. Ada mekanisme yang harus diikuti, dan semuanya jelas diatur dalam AD/ART,” kata Amin.
Dengan masa khidmat kepengurusan PBNU yang akan berakhir pada Januari 2027, atau tersisa sekitar satu tahun lagi, Amin menilai langkah paling bijak adalah memfokuskan seluruh energi untuk menuntaskan program kerja yang ada.
Selain itu, persiapan menuju Muktamar berikutnya seharusnya menjadi prioritas utama.
Ia menandaskan bahwa memelihara konflik hanya akan mendatangkan kerugian atau mudarat bagi NU sebagai jam'iyah dan jamaah. Jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah islah atau rekonsiliasi.
“Untuk itu, jalan satu-satunya adalah islah sebagaimana nasihat ulama. Percuma memelihara perbedaan dan konflik. Malah hanya mendatangkan mudarat,” tandasnya.
