- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah daerah bersiap menghadapi kekeringan ekstrem akibat El Nino tahun 2026.
- Pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dini, optimalisasi sumber air, serta pemetaan lokasi rawan kekeringan secara lintas sektor.
- Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan guna menjaga ketahanan warga serta menanggulangi dampak krisis air tersebut.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah daerah diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyatakan, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang di berbagai daerah.
"Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama," ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Jateng: PPS Cilacap Kunci Penggerak Ekonomi Selatan
"Karena dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan," sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan satuan kerja terkait.
"Langkahnya, bisa dimulai dari mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada," jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
![Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/08/72464-dprd-jateng.jpg)
Menurut Kakung, jika ketersediaan air menipis, distribusi bantuan air bersih harus segera dilakukan.
“Karena itu juga sangat perlu untuk melakukan identifikasi titik-titik mana yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan data tersebut, distribusi bantuan air bersih dan langkah penanganan lainnya dapat dilakukan lebih cepat,” terangnya.
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD Jateng Soroti Persiapan Haji 2026, Layanan Jemaah Jadi Prioritas
Kakung juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya penanganan kekeringan. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi.
"Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu dimaksimalkan demi mengantisipasi dampak kekeringan serta menjaga ketahanan masyarakat selama musim kemarau," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
