- BPGMN bersama kementerian dan pemda mendorong program jambanisasi di pesisir utara Jawa Tengah untuk mengatasi kesulitan warga.
- Pemerintah melaksanakan identifikasi kebutuhan sanitasi di berbagai wilayah pesisir untuk menentukan skala prioritas pembangunan fasilitas MCK.
- Program pembangunan fasilitas sanitasi dasar tersebut disinergikan secara langsung dengan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove setempat.
SuaraJawaTengah.id - Pembenahan kawasan pesisir utara Jawa Tengah tidak cukup hanya dilakukan melalui penanaman mangrove dan pencegahan abrasi. Persoalan sanitasi, termasuk keterbatasan akses jamban layak bagi masyarakat, juga menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan warga pesisir.
Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) bersama sejumlah kementerian dan elemen masyarakat mulai mendorong program pemenuhan sanitasi dasar melalui pembangunan jamban dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Program tersebut nantinya akan disinergikan dengan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove.
Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto mengatakan, persoalan akses jamban masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Karena itu, pemerintah mulai mengidentifikasi kebutuhan sanitasi untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan bertema "Dengan Semangat Asta Cita Pesisir Utara Bersih Sanitasinya Lestari Mangrovenya" di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jumat (6/11/2026).
Baca Juga:Dari Tambakmulyo untuk Jateng: Mimpi Sanitasi Layak Menuju SDGs
"Jambanisasi ini memang hal yang harus kita pikirkan karena dari survei, masyarakat pesisir itu masih agak kesulitan terhadap masalah jamban," kata Mayjen TNI Sriyanto.
Menurutnya, BPGMN telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur untuk menyusun langkah penanganan. Program tersebut juga akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Saat ini, pemerintah masih melakukan identifikasi kebutuhan sanitasi di berbagai kawasan pesisir. Hasil pemetaan tersebut nantinya digunakan untuk menyusun prioritas pembangunan sekaligus menentukan bentuk pendampingan.
"Kita dalam tahap sekarang adalah mengidentifikasi semua kebutuhan di daerah pesisir. Nanti kita membuat prioritas dan nanti kita buat pendampingan," ujarnya.
Program Jambanisasi Disinergikan dengan Pemulihan Mangrove
Baca Juga:Akhirnya Punya WC, Buruh Semarang Ini Tak Perlu Lagi Buang Hajat di Sungai
Sriyanto menjelaskan, salah satu pendekatan yang disiapkan adalah mengintegrasikan pembangunan fasilitas sanitasi dengan program pemulihan mangrove.
Dengan konsep tersebut, kawasan yang menjadi sasaran rehabilitasi mangrove juga akan mendapatkan perhatian terhadap kebutuhan fasilitas jamban masyarakat.
"Di mana itu ada kegiatan untuk pemulihan mangrove, di situ juga nanti kita akan ada proyek jambanisasi. Kita harap kita seiring sejalan," katanya.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi penting agar pembenahan kawasan pesisir tidak berjalan secara parsial. Pemulihan ekosistem harus diikuti peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPGMN, Prof. Satyawan Pudyatmoko mengatakan, persoalan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan masyarakat pesisir.
Dalam kunjungannya ke Desa Kartika Jaya, pihaknya juga meninjau fasilitas sanitasi sebagai salah satu contoh pengembangan program ke depan.
