- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada warga Kabupaten Kudus selama 2025.
- Hadi Mulyono dan warga lainnya kini memiliki rumah layak huni setelah mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah provinsi.
- Gubernur Ahmad Luthfi menargetkan program perbaikan rumah sebagai stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mereduksi angka kemiskinan.
Dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga meningkat. Tahun 2025, Jateng memperoleh penanganan 7.532 unit, sedangkan pada 2026 meningkat jadi 30.037 unit.
Sementara itu untuk kolaborasi dengan Baznas, dunia usaha, dan sektor perbankan terus diperkuat. Tahun 2025 melalui CSR dan Baznas telah direalisasikan perbaikan 4.012 unit RTLH. Tahun 2026 ditargetkan 1.550 unit dari Baznas (750 unit), PT Djarum (500 unit), dan Bank Jateng (300 unit).
Di samping itu juga ada perluasan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat. Hingga 23 Juni 2026, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Jateng mencapai Rp4,46 triliun (tertinggi di Indonesia).
Pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, Jateng merealisasikan 24.470 unit rumah senilai Rp2,91 triliun (peringkat kedua nasional). Hingga 23 Juni 2026, telah terealisasi 6.990 unit, senilai Rp834,31 miliar.
Baca Juga:Di Balik Kursi Roda Abang: Peluh dan Cinta Seorang Gubernur Jateng di Jalur Lari
"Program perbaikan RTLH ini merupakan stimulus untuk mereduksi angka kemiskinan di tempat kita," kata Luthfi.
Selain perbaikan RTLH, lanjut Luthfi, upaya intervensi kemiskinan di wilayahnya juga dilakukan dengan bantuan permodalan, pendidikan, hingga pemenuhan gizi dan kesehatan.
"Sehingga ke depannya kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan dapat kita reduksi,” ujar dia.
