- Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pencegahan korupsi APBD pada rapat penguatan integritas di Semarang, Kamis (20/8/2026).
- Wamendagri Akhmad Wiyagus menyatakan keberhasilan APBD diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan anggaran.
- Kepala BPKP Setya Nugraha meminta APIP mendeteksi dini risiko penyimpangan anggaran daerah demi mencegah tindakan korupsi.
Pimpinan KPK Johanis Tanak juga menempatkan integritas sebagai benteng utama pencegahan penyimpangan. Menurut dia, integritas harus tercermin dalam pikiran, perkataan, hingga tindakan setiap penyelenggara negara.
“Kata kuncinya ada pada integritas,” kata Johanis.
Sementara itu, Kepala BPKP Setya Nugraha menyoroti pentingnya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat daerah tidak boleh hanya berfungsi memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi harus mampu mendeteksi risiko sebelum penyimpangan terjadi.
“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” katanya.
Baca Juga:Hari Jadi Ke-81 Jateng: Program Speling, Jarak Tak Lagi Bikin Pusing
BPKP juga mengingatkan agar keberhasilan pengawasan tidak diukur hanya melalui skor maupun banyaknya dokumen yang terpenuhi. Perencanaan pembangunan harus berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan penguatan integritas pemerintah daerah bukan lagi sekadar memastikan seluruh prosedur administratif terpenuhi, tetapi memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.
