- Forum Media Online Kota Semarang mengadakan diskusi evaluasi pembangunan di Hotel Up Peak pada 27 Agustus 2026.
- Mila Karmilah menyatakan proyek tanggul laut di pesisir merugikan nelayan karena kurang partisipatif dan menguntungkan investor.
- Ronny Maryanto dan Muhammad Farchan menilai penanganan banjir belum terintegrasi serta mendesak transparansi pengunaan APBD.
SuaraJawaTengah.id - Dua tahun pembangunan Kota Semarang memasuki fase ketika keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup diukur dari banyaknya proyek yang dibangun. Pertanyaan yang lebih mendasar kini muncul: seberapa jauh pembangunan tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat?
Pertanyaan itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Kota Semarang (FOMOS) bertema “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut menguji pembangunan Semarang dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Mulai dari persoalan banjir dan rob, kehidupan nelayan, konektivitas, hingga proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Sebab, pembangunan yang terlihat secara fisik belum tentu identik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Diduga Belum Kantongi Izin Lengkap, Ratusan Warga Geruduk Pabrik Sepeda Listrik di Semarang
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Mila Karmilah, menilai persoalan tersebut terlihat jelas di kawasan pesisir Semarang.
Menurut Mila, sejumlah proyek pembangunan di kawasan pesisir perlu dilihat bukan hanya dari tujuan dan manfaat yang dijanjikan, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di sekitarnya.
Salah satunya pembangunan tanggul laut.
Mila mengingatkan, proyek tersebut sejak awal dikaitkan dengan upaya mengatasi kemacetan sekaligus mengurangi banjir. Namun, dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir juga membawa konsekuensi terhadap pola aliran air dan kehidupan masyarakat.
“Pembangunan yang sekarang ada ini bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya yang tidak partisipatif,” kata Mila.
Baca Juga:Tidak Menyerah dengan Keadaan, Kisah Anak Penjual Bubur Raih Predikat Wisudawan Terbaik
Ketika Pembangunan Mengubah Ruang Hidup Warga
![Seorang anak bersepeda di dekat tanggul pengaman pantai yang dihiasi mural bertema lingkungan di Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/7/2026). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/07/24/35995-mural-bertema-lingkungan-di-kampung-bahari-tambaklorok-semarang.jpg)
Bagi masyarakat pesisir, perubahan kawasan bukan sekadar persoalan tata ruang di atas peta.
Perubahan garis pantai, arus air, maupun akses terhadap kawasan tangkap dapat berpengaruh langsung terhadap mata pencaharian mereka.
Mila mencontohkan kondisi yang dirasakan nelayan di Tambakrejo dan Bedono. Ia menyebut perubahan sirkulasi air akibat kawasan yang tertutup tanggul laut turut berdampak terhadap ekosistem kerang hijau.
“Teman-teman nelayan Tambakrejo bilang semakin susah mencari kerang hijau. Kawasan yang tertutup oleh tanggul laut membuat kerang menjadi kecil-kecil,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghitung dampak pembangunan sampai kepada kelompok masyarakat yang paling dekat dengan proyek.