- KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Perwakilan BPK Jateng berinisial ALH sebagai saksi kasus pemerasan Bupati Pemalang AW di Jakarta.
- Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AW dan orang kepercayaannya ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 28 Juli 2026.
- Penyidik terus mendalami konstruksi perkara dengan memeriksa sejumlah saksi tambahan dari berbagai instansi untuk mengusut kasus ini secara tuntas.
SuaraJawaTengah.id - Penanganan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW kian melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026, ALH, sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan ini menjadi sorotan karena ALH juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap ALH dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026,” kata Budi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:KPK Sita Rp1,9 Miliar dalam OTT Bupati Klaten, Tong Biru Diduga Jadi Tempat Simpan Uang
Pemanggilan ALH menambah daftar pihak yang dimintai keterangan KPK untuk mengusut dugaan pemerasan yang menyeret AW. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11), penyidik juga memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S, Bupati Sorong Selatan berinisial PK, serta dua pihak swasta berinisial DP dan DAD.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, AW menjadi salah satu pihak yang diamankan.
Dua hari kemudian, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka yang terbagi dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
KPK menduga AW, melalui GH, meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga berperan mengumpulkan uang tersebut dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
Baca Juga:Kepala BPK Jateng Ikut Terjaring OTT Bupati Klaten, KPK Sita Rp1 Miliar
Sementara itu, klaster kedua justru mengungkap dugaan pemerasan terhadap AW. Perkara ini menyeret SBD, anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK, serta ayahnya, LBS.
Penyidik menduga SBD membocorkan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan jasa pengurusan perkara di KPK.
Pemeriksaan terhadap ALH menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri keterkaitan para pihak dalam perkara tersebut. KPK masih terus mendalami konstruksi perkara serta mengumpulkan keterangan untuk mengungkap secara utuh dugaan praktik pemerasan yang melibatkan sejumlah pihak lintas instansi.
Meski demikian, status ALH sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan Bupati Pemalang harus dibedakan dari statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kabupaten Klaten. Kedua perkara tersebut merupakan proses hukum yang berbeda.
[ANTARA]
