UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Pengesahan ini disambut baik oleh AMPB yang sejak awal mendesak aturan untuk memiskinkan koruptor.

Budi Arista Romadhoni
Jum'at, 20 November 2026 | 08:11 WIB
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, AMPB Gembira
Komisi III DPR RI bersama AMPB usai pengesahan UU Perampasan Aset. [Istimewa]
Baca 10 detik
  • Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI di Jakarta pada 19 November 2026.
  • Undang-undang baru tersebut memungkinkan negara merampas aset pelaku korupsi, narkotika, serta kejahatan serius lainnya.
  • Aturan itu juga menetapkan ancaman pidana mati bagi koruptor berdasarkan mekanisme KUHAP dan UU Tipikor.

SuaraJawaTengah.id - Target perjuangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Senayan akhirnya terwujud. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis, 19 November 2026.

Rombongan AMPB yang mengkawal persidangan paripurna itu datang ke Jakarta untuk menyaksikan proses jalannya sidang. Mereka pun disambut oleh jajaran Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI.

AMPB diajak berdialog oleh DPR RI dengan hangat. Mereka juga difasilitasi untuk menyampaikan berbagai keluh kesah masyarakat Kabupaten Pati, terutama terkait penegakkan hukum yang tak berkeadilan.

Perwakilan AMPB, Kristoni Duha menyampaikan apresiasi atas upaya DPR RI yang memenuhi kehendak masyarakat untuk serius mengatur UU untuk memiskinkan koruptor. Dengan adanya UU Perampasan Aset, aset para terpidana bisa dirampas oleh negara.

Baca Juga:Ahmad Luthfi Bidik Juara Umum Pornas Korpri 2027, Porprov Jadi Ajang Pemanasan

“AMPB mengapresiasi DPR RI yang mengesahkan RUU Perampasan Aset tindak pidana khusus dan tindak pidana lainnya. Kalau baca Pasal 4 dan 5, tindak pidana yang dirampas asetnya mulai dari korupsi, narkotika, perdagangan orang, penipuan, penggelapan. Tidak semua tindak pidana,” tegas Toni, sapaannya kepada awak media, usai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset.

Di UU Perampasan Aset juga mengatur pidana mati bagi pelaku korupsi. Namun, mekanisme tetap harus mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pasal 4 Ayat 2 diatur, korupsi dikenakan pidana mati dengan tata cara mengikuti KUHAP dan UU Tipikor,” lanjutnya.

Menurutnya dalam UU Perampasan Aset menjawab keresahan publik atas penindakkan bagi koruptor. Dengan demikian, misi AMPB untuk mendorong DPR RI mengesahkan RUU tersebut berhasil.

“Sebagian besar apa yang diatur UU Perampasan Aset sudah mengakomodir usulan masyarakat. Dan AMPB sejak awal datang ke DPR RI mendesak supaya segera diberlakukan,” pungkasnya saat dikonfirmasi pagi ini, Jumat, 20 November 2026.

Baca Juga:Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jateng Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak

Kontributor: Singgih Tri

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak