- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI di Jakarta pada 19 November 2026.
- Undang-undang baru tersebut memungkinkan negara merampas aset pelaku korupsi, narkotika, serta kejahatan serius lainnya.
- Aturan itu juga menetapkan ancaman pidana mati bagi koruptor berdasarkan mekanisme KUHAP dan UU Tipikor.
SuaraJawaTengah.id - Target perjuangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Senayan akhirnya terwujud. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis, 19 November 2026.
Rombongan AMPB yang mengkawal persidangan paripurna itu datang ke Jakarta untuk menyaksikan proses jalannya sidang. Mereka pun disambut oleh jajaran Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI.
AMPB diajak berdialog oleh DPR RI dengan hangat. Mereka juga difasilitasi untuk menyampaikan berbagai keluh kesah masyarakat Kabupaten Pati, terutama terkait penegakkan hukum yang tak berkeadilan.
Perwakilan AMPB, Kristoni Duha menyampaikan apresiasi atas upaya DPR RI yang memenuhi kehendak masyarakat untuk serius mengatur UU untuk memiskinkan koruptor. Dengan adanya UU Perampasan Aset, aset para terpidana bisa dirampas oleh negara.
Baca Juga:Ahmad Luthfi Bidik Juara Umum Pornas Korpri 2027, Porprov Jadi Ajang Pemanasan
“AMPB mengapresiasi DPR RI yang mengesahkan RUU Perampasan Aset tindak pidana khusus dan tindak pidana lainnya. Kalau baca Pasal 4 dan 5, tindak pidana yang dirampas asetnya mulai dari korupsi, narkotika, perdagangan orang, penipuan, penggelapan. Tidak semua tindak pidana,” tegas Toni, sapaannya kepada awak media, usai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU Perampasan Aset.
Di UU Perampasan Aset juga mengatur pidana mati bagi pelaku korupsi. Namun, mekanisme tetap harus mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Pasal 4 Ayat 2 diatur, korupsi dikenakan pidana mati dengan tata cara mengikuti KUHAP dan UU Tipikor,” lanjutnya.
Menurutnya dalam UU Perampasan Aset menjawab keresahan publik atas penindakkan bagi koruptor. Dengan demikian, misi AMPB untuk mendorong DPR RI mengesahkan RUU tersebut berhasil.
“Sebagian besar apa yang diatur UU Perampasan Aset sudah mengakomodir usulan masyarakat. Dan AMPB sejak awal datang ke DPR RI mendesak supaya segera diberlakukan,” pungkasnya saat dikonfirmasi pagi ini, Jumat, 20 November 2026.
Baca Juga:Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jateng Hari Ini, Sejumlah Wilayah Berpotensi Terdampak
Kontributor: Singgih Tri