SuaraJawaTengah.id - Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menilai dana anggaran Apel Kebangsaan sebesar Rp 18 miliar tidak proporsional. Hal yang disesalkan oleh Sriyanto karena uang belasan miliar yang bersumber dari APBD yang dipakai untuk menghibur rakyat itu langsung habis hanya dalan waktu satu hari.
"Kalau saya menilai kegiatan itu sah-sah saja ya, karena penguasa punya hak kemudian melibatkan kegiatannya mungkin positif, cuma apa iya proporsional kalau 18 miliar, kemudian harus dihabiskan sehari," katanya, di Semarang, Jumat (15/3/2019).
Selain itu, dia mengaku syok dengan jumlah biaya yang dipakai dalam kegiatan Apel Kebangsaan yang akan digelar pada Minggu (17/3/2019) lalu. Bahkan, menurutnya, Pemprov Jateng tak menjelaskan secara transparan kepada Komisi A DPRD soal usulan kegiatan tersebut.
"Dan itu anggaran dari mana, katanya dari Kesbangpol, itu kebetulan kami Komisi A belum pernah dengar itu, setahu saya belum pernah ada pembahasan khusus di dewan," terangnya.
Lantaran merasa tak ikut dilibatkan dalam pembahasan dana apel tersebut, politikus Partai Gerindra ini mengaku akan menanyakan pimpinan komisinya di DPRD.
"Saya pribadi apakah mungkin saat membahas saya tidak ada, saya tidak tahu ada pembahasan itu, saya coba nanti tanya pimpinan di Komisi A, tapi setahu saya belum pernah ada pembahasan usulan anggaran untuk Apel Kebangsaan pada tanggal 17 Maret yang kurang sebulan Pemilu itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Sriyanto juga mengaku tidak mengetahui jika kegiatan tersebut telah melalui proses pengadaan tender seperti tercantum dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang menyebut nilai tender sebesar Rp 18 miliar dari APBD.
"Soal tender pengadaan saya juga tidak tahu, yang saya lihat di LPSE nya itu 18 miliar itu, mungkin prosedurnya benar lewat tender. Saya enggak urusan soal itu, tapi saya melihatnya dari asas proporsionalitasnya, bahwa angka 18 miliar itu besar sekali untuk ukuran APBD Jateng," ulasnya.
Diketahui pada laman situs https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumumanlelang, tertera nama tender 'Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan'.
Baca Juga: Begini Cara Merawat Piringan Hitam Agar Harga Jual Tetap Tinggi
Dalam laman situs itu tertera, acara tersebut memiliki nilai pagu paket Rp 18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
-
Sentilan Andi Arief: Apel Kebangsaan hingga Survei Capres Dibiayai Negara
-
Ojek Online Jadi Caleg Pemilu 2019, Begini Cara Uniknya Kampanye
-
Puskesmas Diretas, BPN: Pelakunya Mungkin Tak Suka Pemerintah Sekarang
-
Khawatir Ada Bentrok, GP Ansor Batalkan Aksi Apel Kebangsaan
-
Dewan Jateng Tolak Tol Bawen - Jogja, DPRD DIY: Semua Butuh
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Kudus Darurat Longsor! Longsor Terjang 4 Desa, Akses Jalan Putus hingga Mobil Terperosok
-
5 Lapangan Padel Hits di Semarang Raya untuk Olahraga Akhir Pekan
-
Perbandingan Suzuki Ertiga dan Nissan Grand Livina: Duel Low MPV Keluarga 100 Jutaan
-
Fakta-fakta Kisah Tragis Pernikahan Dini di Pati: Remaja Bercerai Setelah 6 Bulan Menikah
-
Miris! Sopir Truk Kawasan Industri Terboyo Keluhkan Iuran Pemeliharaan Tapi Jalannya Banyak Rompal