SuaraJawaTengah.id - Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menilai dana anggaran Apel Kebangsaan sebesar Rp 18 miliar tidak proporsional. Hal yang disesalkan oleh Sriyanto karena uang belasan miliar yang bersumber dari APBD yang dipakai untuk menghibur rakyat itu langsung habis hanya dalan waktu satu hari.
"Kalau saya menilai kegiatan itu sah-sah saja ya, karena penguasa punya hak kemudian melibatkan kegiatannya mungkin positif, cuma apa iya proporsional kalau 18 miliar, kemudian harus dihabiskan sehari," katanya, di Semarang, Jumat (15/3/2019).
Selain itu, dia mengaku syok dengan jumlah biaya yang dipakai dalam kegiatan Apel Kebangsaan yang akan digelar pada Minggu (17/3/2019) lalu. Bahkan, menurutnya, Pemprov Jateng tak menjelaskan secara transparan kepada Komisi A DPRD soal usulan kegiatan tersebut.
"Dan itu anggaran dari mana, katanya dari Kesbangpol, itu kebetulan kami Komisi A belum pernah dengar itu, setahu saya belum pernah ada pembahasan khusus di dewan," terangnya.
Lantaran merasa tak ikut dilibatkan dalam pembahasan dana apel tersebut, politikus Partai Gerindra ini mengaku akan menanyakan pimpinan komisinya di DPRD.
"Saya pribadi apakah mungkin saat membahas saya tidak ada, saya tidak tahu ada pembahasan itu, saya coba nanti tanya pimpinan di Komisi A, tapi setahu saya belum pernah ada pembahasan usulan anggaran untuk Apel Kebangsaan pada tanggal 17 Maret yang kurang sebulan Pemilu itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Sriyanto juga mengaku tidak mengetahui jika kegiatan tersebut telah melalui proses pengadaan tender seperti tercantum dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang menyebut nilai tender sebesar Rp 18 miliar dari APBD.
"Soal tender pengadaan saya juga tidak tahu, yang saya lihat di LPSE nya itu 18 miliar itu, mungkin prosedurnya benar lewat tender. Saya enggak urusan soal itu, tapi saya melihatnya dari asas proporsionalitasnya, bahwa angka 18 miliar itu besar sekali untuk ukuran APBD Jateng," ulasnya.
Diketahui pada laman situs https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumumanlelang, tertera nama tender 'Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan'.
Baca Juga: Begini Cara Merawat Piringan Hitam Agar Harga Jual Tetap Tinggi
Dalam laman situs itu tertera, acara tersebut memiliki nilai pagu paket Rp 18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kontributor : Adam Iyasa
Berita Terkait
-
Sentilan Andi Arief: Apel Kebangsaan hingga Survei Capres Dibiayai Negara
-
Ojek Online Jadi Caleg Pemilu 2019, Begini Cara Uniknya Kampanye
-
Puskesmas Diretas, BPN: Pelakunya Mungkin Tak Suka Pemerintah Sekarang
-
Khawatir Ada Bentrok, GP Ansor Batalkan Aksi Apel Kebangsaan
-
Dewan Jateng Tolak Tol Bawen - Jogja, DPRD DIY: Semua Butuh
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
8 Wisata Terbaru dan Populer di Batang untuk Libur Sekolah Akhir 2025
-
5 Rental Mobil di Wonosobo untuk Wisata ke Dieng Saat Libur Akhir Tahun 2025
-
Stefan Keeltjes Enggan Gegabah Soal Agenda Uji Coba Kendal Tornado FC
-
7 Poin Kajian Surat Yasin tentang Ilmu, Adab, dan Cara Beragama menurut Gus Baha
-
7 City Car Bekas Rp50 Jutaan yang Cocok untuk Keluarga Baru di 2025