Pakai APBD, Jeep Rubicon Jadi Mobil Dinas Baru Bupati Karanganyar

SuaraJawaTengah.id - Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengganti mobil dinas yang digunakan setiap hari dengan Jeep Wrangler Rubicon pada Desember ini. Mobil dinas senilai Rp 1,989 miliar tersebut dibeli menggunakan APBD Perubahan 2019.

Plt Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Karanganyar, Narimo seperti dikutip dari Solopos.com--jaringan--Suara.com, Jumat (6/12/2019) menyampaikan, rencana penggantian mobil dinas bupati sudah bergulir sejak 2018 silam. Namun, lantaran proses lelang yang empat kali gagal, rencana itu baru terealisasi pada akhir 2019.

"Sebenarnya sudah sejak tahun 2018. Tapi lelang gagal, lelang lagi, gagal lagi. Kemudian di tahun 2019 dilakukan lelang lagi menggunakan APBD Perubahan 2019. Sempat gagal lagi, lalu terakhir lelang cepat ada pemenangnya. Baru Senin kemarin," katanya.

Narimo juga menjelaskan uang yang dianggarkan Pemkab Karanganyar untuk membeli Jeep Wrangler Rubicon tersebut sebesar Rp 1,989 miliar.

Baca Juga: Insiden Sidoarjo, Saksi: Sopir Elf Mau Bawa Kabur Mobil Dinas TNI

Meskipun bernilai besar, menurutnya, spesifikasi mobil dinas untuk Bupati Karanganyar tidak melanggar aturan. Pasalnya, Jeep Wrangler Rubicon yang dibeli berkapasitas 2.000 cc.

"Mobilnya kan tidak menyalahi aturan karena maksimal untuk mobil dinas bupati itu 2.500 cc. Ini yang dibeli juga cc yang kecil. Jadi masih di bawah ketentuan aturan. Rencananya mobil itu paling lambat datang 27 Desember ini,” jelas dia.

Terkait alasan pemilihan Jeep Wrangler Rubicon, Narimo menuturkan kontur geografis Kabupaten Karanganyar yang banyak di kawasan lereng gunung menjadi alasan utama.

Menurutnya, mobil berjenis jeep sangat cocok untuk menunjang kinerja bupati ketika akan menuju lokasi desa-desa di pegunungan.

"Kalau mobilnya kan Jeep. Itu cocok untuk geografis di Karanganyar. Saya rasa itu alasannya. Di sini kan banyak pegunungan dan terjal,” katanya.

Baca Juga: Emosi di Jalan, Sopir Elf Turunkan Paksa Sopir Mobil Dinas TNI di Sidoarjo

Kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Karanganyar, Dwi Cahyono, menjelaskan kegagalan lelang pada 2018 disebabkan beberapa syarat yang tidak terpenuhi.