Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Masa Pejabat VVIP ke Solo Dikarantina?

SuaraJawaTengah.id - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang mudik menjelang Lebaran 2020. Wali Kota yang akrab disapa Rudy ini menyebut siapa saja yang berasal dari Jakarta wajib karantina termasuk para pejabat maupun pejabat VVIP.

"Kalau yang membuat aturan VVIP, ya VVIP jangan ke Solo dulu. Masa VVIP mau saya karantina di Grha Wisata. Ya enggak pantas," kata Rudy kepada wartawan, Rabu (22/4/2020), seperti dikutip dari Solopos -- jaringan Suara.com.

Pejabat VVIP adalah pejabat seperti presiden atau setingkat presiden yang biasanya mendapatkan pengawalan khusus standar nomor 1.

Selain menyindir langkah Jokowi melarang mudik, Rudy juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat itu. Dia menyebut kebijakan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat terlambat. Rudy menyebut saat ini sudah banyak pemudik yang telanjur pulang ke berbagai daerah.

Baca Juga: Menjalani Isolasi di Rumah Angker, Heri: Semoga Saya Kuat

“Kalau PNS, TNI, dan Polri tidak mudik itu wajib. Akses masuk ke Kota Solo itu sangat banyak, sehingga kalau pengawasan di tol itu buang-buang energi. Tetapi begitu pemudik terdaftar, masyarakat kompak langsung mengantar ke posko untuk karantina. Sekarang sudah telanjur mudik, yang ditegaskan yang belum mudik,” ujar Rudy.

Sebelum pemerintah Jokowi resmi larang mudik, Pemerintah Kota Solo telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan ruang karantina khusus untuk pemudik. Setiap pemudik yang masuk Solo diwajibkan ikut karantina di Grha Wisata Niaga, Sriwedari, selama 14 hari.

Tak hanya di Solo, sejumlah daerah di Jawa Tengah juga disibukkan dengan kedatangan pemudik sejak dua pekan lalu. Pasalnya, mereka yang keluar dari Jabodetabek berpotensi membawa virus corona (SARS-Cov-2) meskipun tak menunjukkan gejala Covid-19. Belum lagi para peserta Ijtima Dunia Zona Asia di Gowa Maret lalu yang pulang ke berbagai daerah, termasuk Solo.

Tudingan sadis dibantah

Rudy menambahkan Pemerintah Kota Solo terus berupaya menyadarkan protokol kesehatan. Misalnya memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan.

Baca Juga: Tak Punya Duit, Pemkot Solo: Kami Tak Mampu Tetapkan PSBB Corona

Karena itu, dia menilai anggapan sadis saat pemerintah daerah membubarkan kerumunan di wedangan itu tidak benar. Pemerintah justru akan menjadi salah ketika ada warga yang terpapar Covid-19.